OKUPASI BARANG PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA (STUDI DI OBYEK DAYA TARIK WISATA NIHIWATU) SUMBA BARAT - NTT

OSWALDUS R. RABU, Dr. Ambar Widaningrum, MA.

2017 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Pengembangan pariwisata di Sumba Barat telah menunjukan kemajuan yang pesat dengan terpilihnya resort Nihiwatu pada ODTW Nihiwatu sebagai hotel terbaik di dunia tahun 2016 dan 2017. Keberadaan resort Nihiwatu berdampak positif secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah Sumba Barat. Namun dibalik keberhasilan itu pengembangan pariwisata pada ODTW Nihiwatu di Sumba Barat NTT telah menyebabkan pencaplokan lahan atau tanah masyarakat serta sumber daya publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencaplokan barang publik ODTW Nihiwatu yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut dengan melakukan analisis menggunakan pendekatan ekonomi politik di antara aktor-aktor dan memahami peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan barang publik ODTW Nihiwatu. Penelitian yang berlokus di ODTW Nihiwatu ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk melihat, mengetahui dan sekaligus dapat melukiskan keadaan sebenarnya secara rinci dan jelas. Sumber data utama yang digunakan adalah bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam dengan informan yang memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data lainnya adalah berasal dari observasi lapangan yang berkaitan dengan pencaplokan barang publik dalam pengembangan pariwisata ODTW Nihiwatu. Data sekunder seperti perjanjian sewa tanah diperlukan sebagai data pelengkap dari data primer. Penelitian secara umum menemukan bahwa pencaplokan barang publik ini mengakibatkan masyarakat menjadi terbatas dalam memanfaatkkan sumber daya publiknya, kehilangan kreativitas dalam memanfaatkan potensi pariwisata yang ada. Pariwisata yang hanya melayani kelas atas, wisatawan yang banyak duitnya dengan kata lain ada diskriminasi wisatawan. Prosedur pencaplokan juga terjadi tindakan mengarahkan masyarakat bahkan juga dengan paksaan beserta ancaman. Lebih lanjut pencaplokan itu didukung dengan interelasi antara ketiga aktor utama yakni investor, pemerintah dan tokoh lokal yang bersifat simbiosis mutualisme. Berdasarkan literatur dan temuan hasil penelitian pemerintah Sumba Barat perlu untuk membentuk produk hukum daerah terkait dengan membatasi masyarakat menjual atau memberikan hak atas tanahnya kepada investor atau pihak luar, dan pengelolaan dan pemanfaatan barang publik seperti ODTW Nihiwatu. Memberdayakan masyarakat lokal dalam memanfaatkan potensi pariwisata yang ada.

Tourism development in West Sumba has shown rapid progress since the Nihiwatu resort in destination of Nihiwatu voted as the best hotel in the world for two consecutive years (2016 and 2017). Nihiwatu Resort have a high social and economic impact for the government of West Sumba and its society. In fact, despite their success destination of Nihiwatu have some serious issues. Tourism development on destination of Nihiwatu in West Sumba NTT has led to the annexation of land or community land and public resources. The purpose of this study was to find out the annexation procedure of destination of Nihiwatu. Data were analyzed by political economy approach among actors involved. This study also aims to understand the role of local government in managing public resources in destination of Nihiwatu. This study conducted by qualitative research method with case study approach in order to see, understand, and describe the fact explicitly. Primer data were collected by in depth interviews to the key persons who have the capacity to answer these research questions., the other data collected by field observation related to annexation and public resources in the development of destination of Nihiwatu tourism. Secondary data such as land lease agreements, were required as a complementary for primary data. The result showed that West Sumba society lose their creativity to develop potential tourism because of public resources and land annexation. The existing tourism only serves the upper class, and indicate a discrimination. The procedure of annexation also shown that people are directed by coercion and threats. Furthermore, the annexation is supported by the interrelation between the three main actors: investor, government, and local leader. Based on literature and findings of this study, the government of West Sumba needs to establish a regulation to related to limit the society in sale or giving their rights to investor, and utilization and management of public good like destination of Nihiwatu. The local community empower in to utilize of tourism potential.

Kata Kunci : Sumba Barat, ODTW Nihiwatu, PT. Indonesia Adventure Sport, Okupasi Barang Publik, Ekonomi Politik.