TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIPU MUSLIHAT SEBAGAI SALAH SATU UNSUR PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

FAJAR ARDIANTO, Dr. Sutanto, S.H, M.S.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian hukum ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai (i) mekanisme pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase yang disebabkan adanya tindakan tipu muslihat oleh salah satu pihak yang bersengketa dalam forum arbitrase berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”); dan (ii) kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa diantara para pihak yang telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul melalui forum arbitrase dalam hal terjadi pembatalan putusan arbitrase yang disebabkan oleh adanya tindakan tipu muslihat oleh salah satu pihak yang bersengketa dalam proses arbitrase. Sifat penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dan penelitian terhadap sejarah hukum, yang dilakukan melalui pendekatan undang-undang dan beberapa putusan hakim terkait dengan sengketa pembatalan putusan arbitrase. Dalam mengumpulkan bahan bahan penelitian, peneliti mengkaji dan meneliti bahan hukum sekunder dengan dukungan bahan hukum primer selain kajian bahan non-hukum. Adapun hasil penelitian Penulis bahwa UU Arbitrase tidak mengatur secara lengkap dan jelas mengenai mekanisme pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase termasuk yang disebabkan oleh adanya tindakan tipu muslihat dari salah satu pihak yang bersengketa dalam forum arbitrase. Sedangkan mekanisme mengenai hukum acara yang digunakan dalam proses perkara pembatalan putusan arbitrase diatur pada Buku II, Bab VI, Huruf C Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan dalam bentuk gugatan dan disidangkan oleh Majelis Hakim. Di samping itu, saat ini belum ada kepastian hukum bagi proses penyelesaian sengketa pembatalan putusan arbitrase yang disebabkan oleh adanya tindakan tipu muslihat, dimana hal tersebut timbul oleh karena hingga kini belum ada ketentuan dalam UU Arbitrase yang menjelaskan mengenai sifat dari tindakan tipu muslihat sebagai salah satu unsur yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan adanya perbedaan penafsiran dari para hakim di Indonesia di dalam menafsirkan unsur tipu muslihat sebagai salah satu unsur untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase, dimana hal ini tercermin dalam beberapa putusan hakim yang turut dianalisis dalam Penelitian hukum ini.

This legal research examines and responds to issues concerning (i) the mechanism for the execution of the annulment of the arbitral award arising out of acts of fraud by one of the parties to the dispute in the arbitration forum under the provisions of Law No. 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Settlement (" Arbitration Law"); and (ii) legal certainty of dispute settlement between parties who have agreed to settle a dispute arising through an arbitration forum in the event of annulment of the arbitral award arising out of acts of fraud by one of the parties to the dispute in the arbitration proceedings. The nature of this research is normative juridical research, i.e. research on legal principles, legal system, legal synchronization level and research on legal history, conducted through the approach of law and some judges decision related to the dispute over the cancellation of the arbitral award. In collecting the materials research, the researcher investigates and examines secondary legal materials with the support of primary legal materials other than non-legal materials review. The results of the authors' research that the Arbitration Law does not regulates the complete and clear provision regarding the mechanism of implementation of the annulment of the arbitral award including that caused by the act of fraud from one of the parties in dispute in the arbitration forum. Whereas the mechanism concerning the procedural law used in the proceedings of the annulment of the arbitral award is set out in Book II, Chapter VI, Subparagraph C of the Court's Duties and Administrative Tasks in the Four Courts which substantially state that the petition for the cancellation of the arbitral award shall be filed in the form of a civil lawsuit and heard by Panel of judges. In addition, currently there is no legal certainty for the process of resolving disputes over the annulment of the arbitral award which arising from the existence of acts of fraud, which arose because until now there has been no provision in the Arbitration Law which describes the nature of acts of fraud as one elements which may be used to file the cancellation of an arbitral award. Therefore, this led to a different interpretation of judges in Indonesia in interpreting the fraud as one element to file the annulment of the arbitral award, which is reflected in several judgmental decisions that are also analyzed in this legal research.

Kata Kunci : Arbitrase, pembatalan putusan, tipu muslihat, Arbitration, annulment of award, fraud