Analisis Perubahan Sistem Keuangan PerguruanTinggi Negeri Berstatus Badan Layanan Umum menjadi Badan Hukum (Studi pada Universitas Pendidikan Indonesia)

FATHIA IKMI H, Zuni Barokah, S.E., M.Comm., Ph.D., CA.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Perubahan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia, yang semula berstatus PTN Badan Layanan Umum (BLU) lalu berubah menjadi PTN Badan Hukum (BH) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 97 huruf c pada UU Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi. Pada tanggal 22 Mei 2015 terbit PP Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH, yang di dalamnya ditegaskan bahwa bantuan pendanaan PTN BH yang bersumber dari APBN merupakan penerimaan PTN BH yang dikelola secara otonom dan Non PNBP. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2015 keluar PP Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri (BPPTN) Badan Hukum, yang mengatur secara teknis pengelolaan atau penggunaan dana BPPTN. Kedua peraturan tersebut menyebabkan perbedaan pendapat mengenai pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBN. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman pimpinan dan staf keuangan UPI mengenai perubahan sistem pelaporan keuangan, pelaksanaan perubahan sistem pelaporan keuangan, dan kendala dalam pelaksanaan perubahan sistem pelaporan keuangan dari PTN BLU ke PTN BH. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pimpinan dan staf keuangan sudah cukup memadai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, keterlibatan staf keuangan di Direktorat Keuangan hanya sebatas memberi saran dan masukan mengenai kebijakan yang akan diambil oleh Rektor dan jajarannya, serta dukungan dari pihak internal dan eksternal UPI yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para staf keuangan Direktorat Keuangan UPI dalam menghadapi perubahan status. Perubahan yang terjadi setelah menjadi PTN BH antara lain, adanya penggabungan laporan keuangan menjadi satu laporan yang berdasarkan SAK, perubahan pada beberapa akun di laporan keuangan, dan perubahan dari segi anggaran. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan perubahan sistem pelaporan keuangan antara lain karena keterlambatan pengumpulan data dan laporan dari unit-unit kerja, seringnya terjadi perubahan peraturan dan mekanisme serta latar belakang beberapa staf keuangan yang bukan akuntansi, dan sistem pelaporan keuangan belum berbasis aplikasi Kata Kunci: Pelaporan Keuangan, Perubahan status PTN, PTN BLU, PTN BH, Universitas Pendidikan Indonesia

The status change of state-run colleges (PTN) in Indonesia is based on Law No. 12, 2012 on Higher Education, the colleges, which were formerly Public Service Agencies (BLU) status, were turned into Legal Entities (BH) status. On May 22nd, 2015, Government Regulation No. 26, 2015 was issued. It regulates the Form and Mechanism of Financing for State Higher Education Legal Entities (PTN BH), it is confirmed in this regulation that the financing support for PTN BH from the Central Government's State Budget (APBN) is the college's income to be managed autonomously, and not part of Non-Tax State Revenue (PNBP). And then, on July 24th, 2015, Government Regulation No. 139/PMK.02/2015 on the Mechanism of Provision, Disbursement and Accountability of State Higher Education Legal Entities Financial Support Provision (BPPTN), which technically regulates the management and use of BPPTN funds. Both regulations trigger an argument about the accountability of funds which come from the Central Government's State Budget. This research aims to analyze the understanding of Universitas Pendidikan Indonesia's (UPI's) head and staff of finance office about the change of the financial reporting system, the execution of the change of the financial reporting system, and constraints in the execution of the change of the financial reporting system from PTN BLU to PTN BH. This research was conducted using a qualitative approach and a case study method. The data collection method was conducted by means of interviews and document reviews. The research results show that the financial office head and staff's understanding is sufficient to execute their tasks and responsibilities well, the involvement of the financial office staffs at the Financial Directorate was merely in terms of providing suggestions and inputs regarding policies to be taken by the rector and his/her staffs; and the support from both internal and external sections of UPI which are Legal Entities are aimed to increase the understanding of UPI's Financial Directorate's financial staffs in dealing with the status change. The changes that take place after becoming a PTN BH are, among others, the merging of financial reports into one report based on SAK; changes of several accounts in the financial report; and changes in budgeting. Constraints experienced in the execution of the financial reporting system change are caused by, among others, delays in the collection of data and reports from work units; the frequent changes in regulations and mechanisms; and the not accounting major background of several financial staffs; and the financial reporting system which is not yet application-based. Keywords: Financial Reporting, PTN status change, PTN BLU, PTN BH, Universitas Pendidikan Indonesia

Kata Kunci : Pelaporan Keuangan, Perubahan status PTN, PTN BLU, PTN BH, Universitas Pendidikan Indonesia