PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SELAKU KREDITUR ATAS HAPUSNYA JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS BANK (Studi Kasus PT. BNI SKC Kediri vs PT. BTN Blitar)

SEV NETRAL H. HALAWA, TAUFIQ EL RAHMAN, S.H., M.Hum

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan kreditur atas hapusnya Hak Tanggungan secara melawan hukum, juga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan kreditur yang beritikad baik terkait kerugian yang dialami akibat penghapusan Hak Tanggungan yang dilanjutkan dengan pemasangan Hak Tanggungan baru secara melawan hukum. Pada penelitian penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang akan didukung oleh wawancara dengan narasumber. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai buku, dokumen, makalah, artikel putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Guna menunjang dan melengkapi data yang diperlukan, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan nearasumber. Narasumber dalam Peneliltian ini adalah salah seorang pegawai PT. Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Yogyakarta, Mustofa S.H., M.Kn. yang merupakan Notaris dan PPAT di Kota Yogyakarta, Nurul Kartika yang merupakan pegawai kantor pertanahan Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa : Pertama, jaminan Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi pemegangnya. Apabila kreditur melepaskan jaminan Hak Tanggungan maka kedudukan kreditur berubah dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren. Apabila hapusnya Hak Tanggungan dilakukan secara melawan hukum maka secara yuridis, Hak Tanggungan masih melekat pada kreditur, namun hal ini harus dibuktikan melalui pengadilan. Kedua, untuk memperoleh perlindungan hukum dilakukan dengan mengajukan tuntutan pidana dan tuntutan perdata ke pengadilan. Kreditur harus membuktikan di pengadilan bahwa benar pegawainya telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian. Hakim dalam akan memerintahkan Kantor Pertanahan untuk membatalkan Hak Tanggungan yang dipasang secara melawan hukum tersebut, dan memulihkan hak preferensi Kreditur yang haknya dilanggar.

The purpose of this research is understand the position of creditor after Mortgages Over Land removal on the unlawful and to understand the creditor which good faith effort of the lost suffered impact of the mortgage over land removal followed by the given of new Mortgage Over Land. The researcher uses legal research methods with normative juridical and will be supported by interviews with resource persons. The type of this research is library research by studying various books, documents, papers, articles of court decision and legislation which related to the object of the research. In order to support and complete the necessary data, researchers will do interviews to the source persons. The resource person in this recearch is one of the employees of PT. Bank Negara Indonesia Yogyakarta Regional Office, Mustofa S.H., M.Kn. as a Notary and PPAT (conveyancer) in Yogyakarta City, Nurul Kartika as an employee of land office of Sleman Regency. Based on the results of the research, the reasearcer concludes that: First, the Mortagages Over Land provides a priority position for the holder. If the creditor releases the Mortagages Over Land, it makes the creditor's position changes from the preferred creditor to the concurrent creditor. If the removal of the Mortagages Over Land is made unlawful, on juridical the right is still attached to the creditor, but it must be proved through the court. Second, to deserve legal protection by filing criminal charges and civil lawsuit to the court. Creditors must prove that employees have committed unlawful acts, so it made suffered. The Judge will instruct the Land Office to revoke the Mortagages Over Land which unlawfully installed, and restore the right of the Creditor which the rights are breached.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Tanggungan, Perbuatan Melawan Hukum / legal protection, mortgages over land, unlawful act