TINDAK LANJUT TERHADAP PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DI KOTA SURAKARTA

OLVITA WINASTESIA, Sigid Riyanto, S.H., M.Si

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar penilaian terhadap pelaksanaan jabatan Notaris di kota Surakarta oleh Majelis Pengawas Daerah dan mengetahui tindak lanjut terhadap hasil pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah bagi notaris yang melanggar pelaksanaan jabatan Notaris di kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan cara pengumpulan data sekunder dan data primer. Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan data primer diperoleh dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari responden penelitian melalui wawancara dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara. Responden dalam penelitian ini yaitu anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta dan Notaris yang wilayah kerjanya di Kota Surakarta. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar penilaian terhadap pelaksanaan jabatan Notaris di kota Surakarta oleh Majelis Pengawas Daerah didasarkan pada UUJN, Kepmenkumham RI Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, Permenkumham RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, serta Permenkumham RI Nomor 40 Tahun 2015. Majelis Pengawas Daerah kota Surakarta mengelompokkan kategori penilaian terhadap Notaris menjadi 4 (empat), yaitu "amat baik","baik","cukup", dan "kurang baik". Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta periode 2012-2015 menyatakan 75% (tujuh puluh lima persen) notaris kota Surakarta tergolong dalam kategori penilaian baik. Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah bagi notaris yang melanggar pelaksanaan jabatan yaitu dilakukannya dengan evaluasi untuk menilai tingkat kepatuhan Notaris terhadap peraturan perundang-undangan dan hasil dari evalusi tersebut digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

This research has purpose to identify and analyze the basis of an assessment of the implementation of the Notary office in Surakarta by the Regional Supervisory Council and determine follow-up to the results of the notary supervision by the Regional Supervisory Council for the notary who violates the implementation of Notary office in Surakarta. This research applied empirical juridical research by collecting secondary data and primary data. The nature of this research was a descriptive study law. The secondary data was obtained by the research literature and the primary data was obtained from field research directly from survey to the respondents through interviews by using data collection tools in the form of an interview guide. Respondents in this research were members of the Supervisory Council of Surakarta and Notary whose jurisdiction is in Surakarta. The data were analyzed qualitatively. These results of this research indicated that the basic assessment of the implementation of the Notary office in Surakarta by The Regional Supervisory Council based on UUJN, Kepmenkumham RI Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, Permenkumham RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, and Permenkumham RI Nomor 40 Tahun 2015. Regional Supervisory Council Surakarta classifying the Notary assessment into four categories (4), which is "very good", "good", "sufficient" and "not good". From the results of the tests carried out in Surakarta Council of Trustees declared in the period of 2012-2015, 75% (seventy five percent) notaries in Surakarta consider in the good ratings. Follow-up to the results of the notary supervision by the Regional Supervisory Council for the notary who violate the implementation of the duty was done by evaluation to assess the level of compliance of Notary to the legislation and the result of the evaluation is used as material to conduct guidance and supervision.

Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Pengawasan, Notaris