KEWENANGAN NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) ATAS SAHAM DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA SEKUTU KOMANDITER

YOLANDHA SHANTY DEWI, Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mengkaji kewenangan notaris pada pembuatan akta pendirian persekutuan komanditer (CV) atas saham dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi para sekutu komanditer; serta manfaat akta perdirian CV yang dibuat oleh notaris dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi para sekutu komanditernya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum serta penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai data pendukung. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Kewenangan notaris pada pembuatan akta pendirian persekutuan komanditer (CV) atas saham dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi para sekutu komanditer adalah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris tidak dapat seenaknya sendiri dalam membuat akta, akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut harus menurut bentuk yang sudah baku atau sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan isinya akta yang di buat oleh Notaris tidak haruslah bersifat baku, melainkan tetap menyesuaikan permintaan dan kesepakatan para pihak yang menghadap; serta (2) Manfaat pembuatan akta notaris yang mengatur pendirian dan pengelolaan persekutuan komanditer atas saham adalah bahwa akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Diberlakukannya UUJN dan UU perubahan atas UUJN diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

The purpose of this research is to know and examine the authority of notary in making the deed of establishment of partnership partnership (CV) for the shares in realizing the legal protection for the allied commander; As well as the merits of CV deeds established by the notary in realizing legal protection for his associate allies. This research is an empirical normative law research, that is research conducted by basing on library data as the main data which is secondary data and in the form of legal materials and field research to obtain primary data as supporting data. The data have been collected both from library research and from field research then analyzed qualitatively. The results of this study are: (1) Notary authority in making the deed of establishment of partnership partnership (CV) on shares in realizing legal protection for allied partners is as stated in Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position. Notary public can not arbitrarily make the deed, the deeds made by or in the presence of the Notary must be in accordance with the standard form or have been determined in accordance with applicable legislation. In relation to the contents of the deed made by the Notary does not have to be standard, but still adjust the request and agreement of the parties facing; And (2) The benefit of the notarial deed which governs the establishment and management of a partnership of shareholders is that the notarial deed is a proof to have perfect proof power if all provisions of the procedure or procedure of the deed are fulfilled. If any procedure is not met and such unfulfilled procedures can be substantiated, the deed may be declared a deed that has the evidentiary power as a deed under the hand. If it is in such a position, the value of the proof is left to the judge. The adoption of UUJN and UUJN amendment law is expected that authentic deeds made by or in the presence of a Notary are able to guarantee certainty, order and legal protection.

Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Akta Pendirian, Persekutuan Komanditer (CV) Atas Saham, Perlindungan Hukum