PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI PERTIMBANGAN UNTUK MEMBATALKAN AKTA OTENTIK OLEH PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 35/Pdt.G/2003/PN.Kab.Mgl)

MUCHAMAD CHASANUDIN, Taufiq El Rahman, SH., M.Hum

2017 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kriteria yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam menentukan adanya sikap batin penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh penggugat serta untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan akta jual beli tanah yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini merupakan Penelitian yuridis normative. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder. Kemudian untuk menunjang dan melengkapi data sekunder tersebut, maka dilakukan penelitian lapangan sehingga diperoleh data primer. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu diseleksi, dikelompokkan menurut kriteria tertentu, ditafsirkan dan selanjutnya dipaparkan, sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang sistematis dan menyeluruh untuk menjawab masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar hukum penentuan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian harus ditelusuri dari sejarah terjadinya kata sepakat. Penyalahgunaan keadaan berawal dari adanya ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi karena faktor ekonomis maupun faktor kejiwaan memanfaatkan kelemahan pihak dalam posisi tawar lebih rendah, sehingga pihak dengan posisi tawar lebih rendah itu tidak memiliki posisi tawar lebih tinggi. Tindakan Penggugat mengadakan perjanjian jual beli tanah sengketa dalam kondisi Tergugat I dan Tergugat II terjepit. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terbukti adanya cacat kehendak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 dan 1324 KUHPerdata. Dengan demikian jual beli tanah sengketa antara penggugat sebagai pembeli dengan Tergugat I dan II sebagai penjual, sebagaimana tercantum dalam bukti P.1 harus dinyatakan batal.

This research aims to know and examine the criteria used by Magelang District Court judges in determining the inner attuted of misuse of circumstances commited by the plaintiff as well as to know and examine the basis of judge consideration in canceling the deed of buying and selling land containing elements of abuse of the circumstances. This research is a normative juridical research. This research is done by examining the library material which is secondary material. Then to support and complement the secondary data, then conducted field research to obtain primary data. The data obtained were analyzed descriptively qualitative, ie selected, grouped according to certain criteria, interpreted and then presented, so as to obtain a systematic and comprehensive picture and understanding to answer the problem under study. From the results of this study can be concluded that the legal basis for determining the existence of abuse of circumstances in the agreement must be traced from the history of the occurrence of an agreement. Misuse of the situation starts from an imbalance of bargaining positions of the parties. The party who has a higher bargaining position due to economical factors as well as psychological factors utilize the weakness of the party in a lower bargaining position, so that the lower bargaining position does not have a higher bargaining position. The Plaintiff's action entered into a sale and purchase agreement on land under dispute under Defendant I and Defendant II is pinched. Based on the facts, there is evidence of defects of the will, as referred to in Articles 1321 and 1324 of the Civil Code. Thus, the sale and purchase of land disputes between plaintiffs as buyers and Defendants I and II as sellers, as stated in Exhibit P.1 shall be declared void.

Kata Kunci : Penyalahgunaan keadaan, Akta Otentik