KELAYAKAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI YANG DITUANGKAN DALAM BENTUK PERATURAN PRESIDEN SERTA KORELASINYA TERHADAP KEWAJIBAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGI NASIONAL

ABDUL KADIR POBELA, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan presiden serta menganalisis korelasinya terhadap program strategis nasional. analisis kelayakan tersebut dilihat dari materi muatan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Selain itu, analisis korelasi antara strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi dan program strategis nasional dilihat pada Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jenis Penelitian yang digunakan, yakni penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pendekatan perundang-undangan. Untuk alat dan cara pengumpulan data, menggunakan dokumen-dokumen yang didapat dalam studi kepustakaan dan menginventarisasi dokumen-dokumen tersebut. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikatakan bahwa strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak layak dituangkan ke dalam peraturan presiden. Hal ini didasarkan dari dua faktor yaitu: Faktor pertama bahwa United Nations Convention Against Corruption tidak memerintahkan untuk membentuk Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Hal ini tidak sesuai dengan materi muatan peraturan presiden. Faktor kedua yaitu implementasi dari strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi berkorelasi dengan program strategis nasional dalam hal bentuk dan cita. Hal ini berakibat presiden bisa memberhantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan strategi nasional tersebut, secara sepihak tanpa ada campur tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

This study aims to analyze the feasibility of the national strategy of prevention and eradication of corruption proposed into the form of presidential regulations. At also analyze correlation of the program nationally strategic. The Feasibility analysis is viewed from the substance and the principle of good legislation (The act number 12 years 2011 on The Establishment of Legislation). In addition, correlation analysis between the national strategy of prevention and eradication of corruption and the program nationally strategic, seen in article 67 letters f The Act number 23 year 2014 on Local Government. This is a normative legal research. This research uses secondary data. The methods use approach legislation. For data collection tools, use those documents obtained in literature study and inventory the documents. Data analysis using qualitative descriptive analysis. Based on the results of research and discussion, it can be said that the national strategy of prevention and eradication of corruption is not feasible proposed into the presidential regulation. It is based on two factors, the first factor is United Nations Convention Against Corruption that is a cornerstone of the establishment of Presidential Regulation of national strategy for the prevention and eradicating corruption, do not command national strategy for the prevention and eradicating corruption formed in Presidential Regulation. The second factor is the implementation of a national strategy for the prevention and eradicating corruption for five years, not meet the target. This is not in accordance with the principle of can be delivered. The national strategy of prevention and eradication of corruption is not correlated with national strategic program, so it will be very fatal when the regional head and the deputy head of the region can not implement the national strategy of prevention and eradication of corruption. This has resulted in the dismissal of the regional head and deputy regional head conducted unilaterally by the president without there is interference from the regional peoples representative assembly.

Kata Kunci : Peraturan Presiden, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Program Strategis Nasional.