Permasalahan Pengadaan Tanah Pada Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Provinsi DI Yogyakarta

TITIN ROHAYATI, Dr.Ir.Suryanto, M.SP. ; Ir.Gunung Radjiman, M.Sc.

2017 | Tesis | S2 Perencanaan Kota dan Daerah

Upaya Pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum telah dilakukan sejak tahun 1960 dengan terbitnya peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Namun, seluruh peraturan terkait pengadaan tanah yang terbit sejak tahun tersebut dinilai kurang efektif. Ketidakefektifan regulasi dapat dilihat dari maraknya konflik-konflik pertanahan yang muncul dalam setiap proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Regulasi terakhir terkait pengadaan tanah diterbitkan oleh Pemerintah dalam bentuk Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Namun demikian hadirnya regulasi tersebut ternyata belum mampu meredusir timbulnya konflik-konflik pada setiap proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mencari akar permasalahan dan penyebab permasalahan dari pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur kepentingan umum pada kasus Proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Provinsi DI. Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode induktif kualitatif. Penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Hal ini dimaksudkan untuk menangkap proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sebenarnya terjadi di lapangan dan untuk mendeskripsikan permasalahan serta faktor-faktor yang menjadi peyebabnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah pada pembangunan JJLS di Provinsi DI Yogyakarta pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam implementasinya, masih ditemui pemasalahan yaitu: (1) kendala administrasi pertanahan dalam penentuan pihak yang berhak menerima ganti kerugian, (2) ketidaksetaraan proses komunikasi dan informasi yang menyebabkan resistensi dari masyarakat dan (3) kompensasi belum memberikan jaminan livelihood bagi warga terdampak pengadaan tanah, yang disebabkan oleh 3 hal, yaitu: (1) Lemahnya sistem administrasi pertanahan, (2) Belum adanya beberapa peraturan yang dapat mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan tanah, dan (3) Ketiadaan komitmen pemerintah. Berangkat dari adanya fenomena-fenomena tersebut, kebijakan pengadaan tanah yang berlaku saat ini, dinilai belum memenuhi unsur-unsur keadilan, sehingga hadirnya regulasi terkait pengadaan tanah ternyata belum mampu meredusir timbulnya konflik-konflik dalam pengadaan tanah sepanjang kebijakannya belum memenuhi unsur keadilan serta kompensasinya belum memperhatikan jaminan livelihood bagi warga terdampak pengadaan tanah. Kata kunci: Permasalahan pengadaan tanah, kepentingan umum, livelihood.

LAND ACQUISITION ISSUES IN DEVELOPMENT OF SOUTHERN HIGHWAY IN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ABSTRACT The Indonesian Government's efforts to address the various problems related to land acquisition for the construction of public interest have been made since 1960 with the publication of the regulations of Law No. 5 of 1960. However, the entire land acquisition regulations published since the year are considered less effective. Ineffectiveness of regulation can be seen from the rise of land conflicts that arise in every process of land acquisition for the construction of public interest. Last regulation related to the procurement of land issued by the Government in the form of Act No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development in the Public Interest. However, the presence of these regulations is not yet able to reduced the emergence of conflicts on every project land acquisition for public purposes. The focus of this research is to find out the root and causes of problems of land acquisition for infrastructure development for public interest in the case of the southern highways, southern cross road routes (Indonesian: Jalur Jalan Lintas Selatan, JJLS) in Special Region of Yogyakarta, DI. Yogyakarta. This research use qualitative inductive method. The qualitative research is a case study. It is intended to capture the process of land acquisition for public purposes that is actually happening in the field and to describe the problems and the factors that bring about them. The study concluded that the implementation of land acquisition in the construction JJLS in Yogyakarta in principle has been implemented in accordance with the legislation in force, but the implementation is still encountered the issues, namely: (1) land administration constraints in determining who entitled to receive compensation, (2) inequality of communication and information process that leads to resistance from the public and (3) the compensation has not provided a guarantee of livelihood for the people affected by land acquisition, which is caused by three things: (1) Lack of land administration systems, (2) absence of some rules that can expedite land acquisition, and (3) Lack of government commitment. Departing from these phenomena, the prevailing policies of land acquisition have not currently meet the elements of justice, so that their presence have not been able to reduce the the occurrence of conflicts in land acquisition as long as the policies has not fulfilled the elements of justice and their compensation has not paid any attention to the guarantee of livelihood of people affected by land acquisition. Keywords: land acquisition issues, public purposes, livelihood.

Kata Kunci : Permasalahan pengadaan tanah, kepentingan umum, livelihood.