PENGEMBANGAN INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (STUDI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL)

FARID HARIYANTO, Prof. Slamet PH, MA., M.Ed., MA., MLHR., Ph.D

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Reformasi pengelolaan keuangan negara mengamanatkan agar instansi pemerintah sebagai entitas yang menjalankan mandat dari rakyat selalu dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik dengan menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja dan hasil. Akan tetapi, RKAKL sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran belum dapat menyajikan rumusan informasi kinerja yang terukur dan belum dapat menunjukkan relevansinya dengan sumber daya yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab permasalahan perencanaan dan penganggaran Kementerian ESDM, praktik perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan permasalahan perencanaan dan penganggaran Kementerian ESDM, dan indikator pemantauan dan evaluasi yang tepat dalam perencanaan dan penganggaran Kementerian ESDM. Penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan pada tahap perencanaan dan penganggaran termasuk pelaksanaan anggaran tahun 2016, sedangkan untuk tahun 2017 dilakukan pada tahap perencanaan dan penganggaran. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa faktor-faktor penyebab permasalahan perencanaan dan penganggaran Kementerian ESDM, yaitu (1) sumber daya manusia, (2) situasi politik, (3) kebijakan pimpinan organisasi, (4) kebijakan pemerintah pusat, (5) perencanaan anggaran, (6) dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, (7) penetapan dokumen anggaran, (8) kasus hukum, dan (9) sistem penganggaran, sedangkan praktik perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan permasalahan perencanaan dan penganggaran Kementerian ESDM, yaitu (1) perumusan struktur anggaran KESDM yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, (2) pergantian pimpinan KESDM yang mengakibatkan perubahan gaya kepemimpinan, (3) intervensi politik DPR RI dalam proses penganggaran, (4) SDM KESDM yang belum memahami tanggung jawab pelaksanaan kegiatan, (5) penyusunan anggaran yang dilaksanakan secara tradisional, (6) realisasi anggaran yang menumpuk di akhir tahun, (7) proses penetapan dokumen anggaran yang lama, (8) sering adanya perubahan strategi pelaksanaan kegiatan, dan (9) sering adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat. Sementara itu, indikator pemantauan dan evaluasi yang tepat dalam perencanaan dan penganggaran Kementerian ESDM dikategorikan menjadi dua, yaitu indikator umum yang berfungsi secara umum tanpa melihat jenis kegiatan dan indikator khusus merupakan indikator yang telah disesuaikan dengan bidang dan jenis kegiatannya.

The reform of the state finance management have mandated the government agencies as entities that carry out the mandate of the people to provide the best services by implementing the performance-based and result-based budgeting system. However, Ministry's Work Plan and budget (RKAKL) as a planning and budgeting document has neither managed to formulation of measurable performance nor to demonstrate its relevance to the resources used. This study aims to identify the factors attributed to the planning and budgeting of the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR), planning and budgeting practices responsible for the problems in the planning and budgeting of the MEMR, and appropriate monitoring and evaluation indicators in the planning and budgeting of the MEMR, and the appropriate monitoring and evaluation indicators in the planning and budgeting of the MEMR. This study employed research and development with qualitative method. The research was carried out in the planning stage and budgeting stage along with the implementation of the 2016's budget. For the year 2017, it was performed in the planning stage and budgeting stage. The results show that factors that can be attributed to problems in planning and budgeting stages of the MEMR, namely (1) the Human Resources, (2) the political situation, (3) the policies of the leader of the organization, (4) the central government policy, (5) the budget planning, (6) the legal basis for the implementation of the basic tasks and functions, (7) The establishment of the budget documents, (8) the legal cases, and (9) the budgeting system. Meanwhile, the practices in the planning and budgeting deemed to be responsible for problems of planning and budgeting of the MEMR are (1) the formulation of the budget structure in the MEMR which is not accordance with the valid regulations, (2) the change of leadership in the MEMR that changes the leadership style, (3) the political intervention from the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) in the budgeting process, (4) the human resources of the MEMR who have not understood the responsibilities towards the implementation of the activities, (5) the traditional budgeting, (6) the accumulation of budget realization at the end of the year, (7) the long process of establishing budget documents, (8) the frequent changes in the activity implementation strategy, and (9) the frequent changes of the central government policies. Meanwhile, the appropriate indicators for monitoring and evaluation indicators in the planning and budgeting of the MEMR are categorized into two types, namely general indicators that carry generic functions the type of activities, and specific indicators, those thathave been adapted to the scope and type of activities.

Kata Kunci : Kinerja, Kementerian ESDM, Perencanaan, Penganggaran, Indikator, Pemantauan, Evaluasi