Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah di Sulawesi

NUANSA GILANG INSANI, Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Sebagai salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan good governance, transparansi menjadi sesuatu yang harus diwujudkan oleh setiap pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyajikan berbagai macam dokumen pengelolaan keuangan daerahnya di dalam website resminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah di Sulawesi dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan dan frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing website resmi pemerintah daerah. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016. Hasil penelitian menunjukkan baik untuk tahun 2015 maupun 2016 indeks tertinggi diraih Provinsi Gorontalo, sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah menjadi pemerintah daerah dengan indeks terendah. Rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi masih rendah. Dari total skor seharusnya 100%, rata-rata yang diperoleh hanya sebesar 11,15% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 8,50% di tahun 2016. Hasil pengkategorian menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan secara keseluruhan pemerintah daerah di Sulawesi baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup (insufficient) karena seluruh pemerintah daerah hanya meraih indeks di bawah 61%. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah di Sulawesi masih menganggap dokumen pengelolaan keuangan daerah bersifat rahasia, sehingga tidak dipublikasikan untuk umum. Secara umum pemerintah daerah di Sulawesi dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik: jumlah penduduk yang lebih besar, total aset pemerintah daerah yang lebih besar, jumlah anggota DPRD yang lebih banyak, umur administratif yang lebih tua, rasio PAD yang lebih tinggi, total belanja daerah yang lebih besar, opini audit yang lebih baik, tingkat kompetisi politik yang lebih tinggi, IPM yang lebih tinggi dan press visibility yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah daerah di Sulawesi yang indeks transparansi pengelolaan keuangan daerahnya terendah.

As an important pillar of actualizing good governance, transparency serves as a factor that needs to be actualized by every local government. The Minister of Home Affairs has instructed the local governments to present documents of their financial management on their official website as written in the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 188.52/1797/SJ2012. The purpose of this research is to analyze the financial management transparency of the local governments in Sulawesi using scoring and leveling. The financial management transparency of the local governments is scored based on four criteria, namely availability, accessibility, timeliness of disclosure and disclosure frequency of local financial information uploaded on each local government's official website. The transparency level is measured through the planning stage, the implementation stage and the reporting stage of Local Government Revenue and Expenditure Budget in the fiscal years 2015 and 2016. The results show that Gorontalo Province obtained the highest transparency index in both 2015 and 2016, and Central Mamuju Regency received the lowest transparency index. The average transparency index in Sulawesi was still low. From the total score of 100%, the average was still 11,15% in 2015, and it decreased to 8,50% in 2016. Based on the categorization of the Open Budget Index (OBI), the transparency index of all the local governments in Sulawesi in 2015 and 2016 still fell within insufficient category with the transparency index of less than 61%. This indicates that the local governments in Sulawesi still think that the documents of the local government financial management are confidential so that they are not published. In general, the local governments in Sulawesi that have obtained the highest local government financial management transparency index have these characteristics: bigger population, greater amount of total local government's assets, more number of members of the House of Regional Representatives (DPRD), more number of senior administrative officials, higher ratio of local own-source revenue (PAD), greater amount of total local expenditures, better audit opinions, higher political competition, higher human development index (HDI), and higher press visibility than those with the lowest local government financial management transparency index.

Kata Kunci : Transparansi, Good Governance, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah