PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CABANG YOGYAKARTA DIPONEGORO SEBAGAI KREDITUR DALAM PROSES TAKE OVER KREDIT DI PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CABANG YOGYAKARTA DIPONEGORO

VINCENSIUS HARSONO, Ninik Darmini S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis penyebab take over kredit masih dilakukan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Yogyakarta Diponegoro, sementara take over kredit dapat menimbulkan kerugian bank sebagai kreditur dan mengetahui mitigasi/pencegahan atas risiko yang timbul dalam pelaksanaan proses take over kredit, agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Yogyakarta Diponegoro selaku kreditur. Peneliti dalam hal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dilengkapi bahan dan data yang kongkrit. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa take over kredit tetap dilakukan dan bahkan dijadikan sebagai salah satu strategi utama bisnis, karena adanya peluang memberikan fasilitas kredit dengan jumlah plafond yang lebih besar dikarenakan kebijakan, syarat, penghitungan, analisis dan penilaian yang berbeda dengan bank lain, produk fasilitas kredit yang dimiliki lebih lengkap, proses kredit yang lebih singkat dan cepat dikarenakan untuk jumlah plafond tertentu dapat diputuskan atau disetujui oleh approver cabang atau wilayah dikarenakan approver memiliki batas wewenang memutus kredit (bwmk), biaya provisi, administrasi, suku bunga lebih kecil, memiliki jaringan atau kantor cabang yang lebih banyak dan luas dan sebagai screening awal (prinsip kehati-hatian) untuk mendapatkan debitur berkualitas baik. Mitigasi/pencegahan atas risiko yang timbul dalam pelaksanaan proses take over kredit, agar dapat memberikan perlindungan hukum adalah memastikan seluruh dokumen dan informasi berkaitan dengan syarat yang telah ditentukan dalam kebijakan internal harus sudah didapat dan diterima sebelum pengikatan kredit dan jaminan serta pencairan, mengetahui kebijakan internal di bank yang debiturnya akan di-take over, menghindari pelaksanaan take over pada tanggal mendekati akhir bulan, untuk dokumen yang berupa surat pernyataan sepihak tidak hanya di tandatangani oleh pihak debitur dan/atau penjamin tetapi juga harus di tandatangani oleh pihak bank atau dituangkan dalam isi perjanjian kredit, dan harus dibuat surat perintah dan kuasa untuk pemblokiran dana hasil pencairan untuk pelunasan kredit di rekening debitur pada bank yang debiturnya di-take over serta perjanjian kredit yang dibuat memasukkan klausul-klausul mengenai syarat take over kredit secara lengkap dan tegas.

This research purposed to know and analyze the cause of credit take over is still done by PT Bank Danamon Indonesia Tbk Diponegoro Yogyakarta Branch, while credit take over can cause bank losses as creditor and know mitigation / prevention of risks arising in execution take-over credit process, In order to provide legal protection toward PT Bank Danamon Indonesia Tbk Diponegoro Yogyakarta Branch creditor. Researchers in this case using the method of juridical empirical research equipped with materials and concrete data. From the results of this study it is concluded that the take over of credit remains done and even serve as one of the main business strategy, because of the opportunity to provide credit facilities with a larger amount of ceiling due to different policies, terms, calculations, analyzes and assessments with other banks, the credit facility is more complete, the credit process is shorter and faster due to a certain amount of ceiling can be decided or approved by the branch or territory approver because the approver has limit of authority to decide on credit (bwmk), fees provision, administration, interest rate is smaller, network or branch offices are more extensive and as a preliminary screening (prudential principle) to get good quality debtors. Mitigation / prevention of risks arising from the implementation of the credit take over process, in order to provide legal protection is to ensure that all documents and information relating to the requirements specified in the internal policy must have been obtained and received prior to credit binding and guarantee and disbursement, knowing the internal policies in a bank where the debtor is to be taken over, avoiding the implementation of take over on the date near the end of the month, for documents in the form of unilateral declarations not only signed by the debtor and / or guarantor but also must be signed by the bank or put in the contents Credit agreement, and a warrant and authorization to be made for the blocking of funds for disbursement of credit settlement in the debtor's account with the debtor overdrawn and the credit agreement made entering clauses on the complete and strict credit take over requirements.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, kreditur, take over kredit, mitigasi risiko / Legal protection, creditor, credit take over , risk mitigation.