TUGAS DAN FUNGSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) KPD BALIKPAPAN DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA DI BIDANG PETERNAKAN AYAM RAS PEDAGING (Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
NUR IKHSAN FIANDY, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.
2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTAPenelitian ini berjudul "Tugas dan Fungsi KPPU KPD Balikpapan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma di Bidang Peternakan Ayam Ras Pedaging". Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk menganalisis tugas dan fungsi KPPU KPD Balikpapan yang belum optimal dalam pelaksanaan pengawasan perjanjian kemitraan. Kedua, untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU KPD Balikpapan yang belum optimal terhadap perlindungan kepentingan hak peternak sebagai plasma. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Sumber data yang digunakan ada 2 (dua), yaitu penelitian kepustakaan data primer dan data sekunder serta penelitian lapangan. Cara dan alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan tipe wawancara terarah atau directive interview dengan menggunakan daftar pertanyaan atau pedoman wawancara yang bersifat terbuka. Hasil penelitian ini, yaitu penyebab tugas dan fungsi KPPU KPD Balikpapan belum optimal karena tidak adanya perjanjian tertulis, KPPU saat ini hanya terdapat di beberapa wilayah sehingga sulit melakukan pengawasan, berbenturan dengan budgeting. Dampak dari pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU KPD Balikpapan yang belum optimal adalah tidak terpenuhinya prinsip dasar kemitraan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan, terdapat hal penting yang tidak diperhatikan dan terdapat pasal-pasal dalam Perjanjian Kemitraan dalam bidang peternakan ayam ras pedaging yang berpotensi menjadi Side Effect Kemitraan yang dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
This study entitled "Duties and Functions of the Commission KPD Balikpapan In the Implementation Monitoring Partnership Agreement With Plasma Core Pattern in Broiler Livestock". Reviewed Based on Law No. 20 Year 2008 on UMKM. This research, firstly, aimed to analyze the duties and functions of the Commission KPD Balikpapan which is not yet optimal in the implementation of supervision of partnership agreement. Secondly, to analyze the impact of KPPU KPD Balikpapan duties and functions that are not yet optimal to protect the rights of farmers as plasma. This research uses empirical normative research method. Sources of data used there are 2 (two), namely research primary data library and secondary data and field research. Ways and means of data collection in the field research conducted by conducting interviews with the type of directional or directive interview interview using questionnaires or interview guides that are open.The results of this study, which is the cause of the Commission's duties and functions of KPD Balikpapan not optimal in the absence of a written agreement, the Commission is currently only available in some areas making it difficult to supervise, to collide with budgeting. The impact of the implementation of the tasks and functions of the Commission KPD Balikpapan, which is not optimal is not the fulfillment of the basic principles of partnership in the implementation of the partnership agreement, there are important things are neglected and there are chapters - chapters in the Partnership Agreement in the field of animal husbandry broiler that could potentially be a Side Effect Partnership Prohibited Law Number 5 Year 1999.
Kata Kunci : Tugas dan Fungsi KPPU, Perjanjian Kemitraan Inti Plasma., Duties and Functions of KPPU, Plasma Core Partnership Agreement.