TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERBUATAN HUKUM DEBITOR PERUSAHAAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN KREDITOR (ACTIO PAULIANA) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

DOHAR NOSIB W. W. N, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk, (1). Mengetahui dan mengkaji permasalahan pembuktian bahwa tindakan debitor telah merugikan kepentingan kreditor. (2). Mengetahui dan mengkaji akibat hukumnya jika perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang dapat merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sebelum pernyataan putusan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) yang didukung dengan wawancara narasumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan alat pedoman wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) serta dokumentasi dengan alat studi dokumentasi dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembuktian yang dilakukan Kurator terhadap tindakan debitor yang telah merugikan kepentingan kreditor dengan melihat adanya suatu “perbuatan hukum” yang dilakukan oleh debitor, harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Actio Pauliana, unsur yang harus dipenuhi tersebut adalah: 1). diketahui, atau 2). patut diduga oleh pihak debitor dan pihak ketiga, bahwa perbuatan tersebut merugikan pihak kreditor. Segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan debitor lebih dari satu tahun sebelum adanya Putusan Pailit dari Pengadilan Niaga dapat dibatalkan, dengan syarat unsur yang dapat menimbulkan kerugian bagi para kreditor terpenuhi sebagai syarat mengajukan upaya Actio Pauliana, tidak terpaku pada jangka waktu satu tahun sebelum kepailitan saja. Kesimpulan penelitian, (1). Pembuktian Kurator sebagai pihak yang mengajukan gugatan Actio Pauliana diperingan dengan cara membalik beban pembuktian. Oleh karena itu Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU, sengaja dibuat untuk mempermudah Kurator untuk membuktikan telah terpenuhinya unsur persyaratan Actio Pauliana. Jika terjadi hal-hal yang tersebut dalam Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU, maka Kurator berhak menduga secara sah bahwa perbuatan hukum debitor itu memang merugikan para kreditornya. (2). Jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, bisa dianggap sebagai tolok ukur, artinya dapat saja perbuatan yang dilakukan lebih dari satu tahun sebelum adanya putusan pailit namun perbuatan tersebut mengandung unsur merugikan para kreditor, dapat dimintakan Actio Pauliana. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan, (1). untuk menghindari terjadinya Actio Pauliana, hendaknya debitor yang telah dijatuhi putusan pailit oleh Pengadilan Niaga menghormati dan tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan kreditor dengan tidak beritikat baik mengalihkan aset-asetnya kepada pihak lain. (2) Ke depan diperlukan aturan yang termuat didalam UU Kepailitan dan PKPU secara ekplisit dan jelas mengenai batas minimal atau maksimal penentuan jangka waktu perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor sebelum adanya Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga.

This research is aimed at (1) identifying and examining the problem of proof that debtor’s action has injured creditor’s interest. (2). identifying and examining legal consequences if a legal act that may injure a creditor is committed by a debtor within a period of more than one year before the verdict of bankruptcy is pronounced. It is a normative legal research supported by interviews with resource persons. Data used in this research were primary data obtained through interviews using interview guides and secondary data obtained through library research and documentation using documentation. Data were analyzed qualitatively. The result of the research indicates that the proof conducted by the curator concerning the debtor's act that has injured the interest of the creditor by considering the existence of a "legal act" committed by the debtor, must meet the requirements specified in Actio Pauliana, Such requirements are: 1). understood, or 2). Reasonably alleged by the debtor and the third party that the act injures the creditor. Any legal act committed by the debtor more than a year before the Verdict of Bankruptcy declared by the Commercial Court can be revoked, on condition that the element that may injure the creditor is fulfilled as a condition to propose the Actio Pauliana, not pinned down by the period of one year prior to the bankruptcy only. It can be concluded from the research that (1) The proof of the curator as the party filing the Actio Pauliana lawsuit is lightened by reversing the burden of proof. Therefore, Article 42 of Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation is intentionally made to facilitate the curator to prove the fulfillment of the element of requirements for Actio Pauliana. If such matters occur as mentioned in Article 42 of Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation, the curator has the right to legally suspect that the debtor's legal act indeed injures the creditor. (2). The period of one year before the verdict of bankruptcy is pronounced can be considered as a benchmark, which means that the act could have been committed more than a year before the verdict bankruptcy but if such act contains an element that may injure the creditor, Actio Pauliana can be requested. Based on the conclusions it is suggested, (1). to avoid Actio Pauliana; the debtor who has been declared bankrupt by the Commercial Court should respect and not commit any act that may injure the interest of the creditor such as not having good faith by transferring the assets to another party. (2) In the future, the rules contained in Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation should be explicit and clear regarding the minimum or maximum time limit to determine the period of legal act committed by the debtor before the Verdict of Bankruptcy is pronounced by the Commercial Court.

Kata Kunci : Perbuatan Hukum, Actio Pauliana, Debitor Perusahaan.