KEPATUHAN DAN ASERTIVITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA PENERAPAN PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) “Studi Komparasi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017”

ISRAINI SUSANTI, Dra. Yayi Suryo Prabandari, M.Si., Ph.D

2017 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang : Instansi pemerintahan merupakan tatanan yang ditetapkan dalam kawasan tanpa rokok (KTR). Pegawai negeri sipil merupakan panutan di masyarakat untuk memberikan contoh yang baik dalam berperilaku yang memiliki kewajiban untuk menaati peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah termasuk peraturan kawasan tanpa rokok (KTR). Selain itu, diperlukan adanya kepatuhan dan asertivitas dari pegawai dalam penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di tempat kerja agar penerapan kawasan tanpa rokok di tempat kerja dapat berjalan dengan optimal. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kepatuhan dan asertivitas pegawai negeri sipil (PNS) pada penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo Metode : Penelitian ini merupakan penelitian survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Subjek penelitian adalah pegawai negeri sipil (PNS) di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Kulon Progo sebanyak 162 pegawai pada 25 SKPD dan Sleman sebanyak 174 pegawai pada 26 SKPD. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling. Instrumen penelitian diukur menggunakan kuesioner, selain itu juga dilakukan observasi dan wawancara untuk menunjang penelitian. Analisis yang digunakan adalah univariabel, bivariabel (independent t-test dan Mann-Whitney) dan multivariabel dengan (regresi linear) dengan taraf signifikansi p < 0,05. Hasil penelitian : Hasil uji independent t-test dan Mann-Whitney menunjukkan ada perbedaan pengetahuan terhadap penerapan perda KTR di Kulon Progo (62,96%) dan di Sleman (96,55%) dengan nilai p =0,000, sikap di Kulon Progo (48,15%) dan di Sleman (40,22%) dengan nilai p = 0,003 dan ada perbedaan sosialisasi terhadap penerapan perda KTR di Kulon Progo (60,49%) dan di Sleman (39,66%) dengan nilai p = 0,000. Hasil uji regresi linear menunjukkan bahwa faktor yang dominan mempengaruhi kepatuhan adalah sikap dan status merokok merupakan faktor yang dominan mempengaruhi asertivitas PNS. Kesimpulan : Ada perbedaan pengetahuan, sikap dan sosialisasi pada pegawai negeri sipil di Kabupaten Kulon progo dan Kabupaten Sleman. Sosialisasi dan monitoring yang berkesinambungan diperlukan pada penerapan Perda KTR di Kabupaten Kulon Progo.

Background: Government office are one that is set in the no-smoking area. Civil servants are an role models in society to set a good example of behaviour, they are in the forefront of having the obligation to comply with government regulations or policies including no-smoking regulation. It also needed compliance and assertiveness of employees in the application of no-smoking area in the workplace so that it can run optimally. Objective: The aim of this research was to determine of compliance and assertiveness of civil servants on the application of no-smoking areas in Sleman and Kulon Progo Districts Method: This research was an analytic survey research with cross sectional design. The subjects of the research were civil servants in the regional government of Kulon Progo District as many as 164 employees from 25 regional government office and Sleman as many as 172 employees from 26 regional government office. The sampling technique was multistage random sampling technique. The research instrument was measured by questionnaires, and also observations and interviews to support the research. Analysis data was used by univariate, bivariate (independent t-test and Mann-Whitney) and multivariate (logistic linear) with a significance level of p < 0,05 , The results of the study: Independent t-test and Mann-Whitney test results showed that there was a difference of knowledge on the implementation of regional regulation of no-smoking areas in Kulon Progo (62,96%) and Sleman (96,55%) with p value = 0,000, attitude in Kulon Progo (48,15%) and Sleman (40,22%) with p value = 0,003 and difference of socialization on the implementation of regional regulation of no-smoking area in Kulon Progo (60,49%) and Sleman (39,66%) with p value = 0,000. Linear regression test results showed that the dominant factor influencing the implementation of the regional regulation of no-smoking area was attitude and the smoking status is the dominant factor affecting the assertiveness of civil servants. Conclusion: There is a difference of knowledge, attitude and socialization of civil servants in Kulon progo and Sleman Districts. Continuous socialization and monitoring monitoring is required on the implementation of the KTR Regulation in Kulon Progo Districts.

Kata Kunci : rokok, kawasan tanpa rokok (KTR), pegawai negeri sipil, kepatuhan, asertivitas