OTONOMI NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI PULAU AMBON KABUPATEN MALUKU TENGAH

NATANEL LAINSAMPUTTY, Andi Sandi Ant.T.T., S.H., LL.M

2017 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah, menganalisis pengaturan Negeri pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 serta menganalisis mengapa Negeri di posisikan sebagai desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative empiris dengan mengunakan jenis data sekunder yang mencakup tiga bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) dan data primer yang diperoleh melalui wawancara responden dan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama keberadaan pemerintahan Negeri di ketiga kecamatan yaitu Kecamatan Leihitu, Kecamatan Leihitu Barat dan Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dalam pengaturannya pada rezim sebelum kemerdekaan tetap mempertahankan otonomi asli Negeri, namun pada rezim sesudah kemerdakaan pengaturan tentang Negeri mengalami berbagai pergeseran sehingga intervensi Negara sangat dominan. Kedua, Pengaturan Negeri dalam UU No. 6 Tahun 2014 harus melalui proses inventarisasi dan klasifikasi keberadaan Negeri dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketiga, posisi Negeri dalam sistim ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai desa adat yang memiliki hak otonomi untuk menjalankan kekuasaan sebagai komunitas local berbasisadat (self-governing community) dan desa administrasi (local self governing).

The purpose of this research is to analyze the state regulation in Ambon Island, Central Maluku Regency, to analyze the state Regulation after the enforcement of Act Number 6 of 2014 and analyze why the State is positioned as Adat Law on village administration in Ambon Island, Central Maluku Regency. This research is a normative-empirical legal research using secondary data type that covering three legal materials (primary, secondary and tertiary legal materials) and primary data obtained through interviews of respondents and interviewees. The results of this research indicate the first of the existence of government Negeri in the three districts of Leihitu District, Leihitu West District, and Salahutu District at the Central Maluku Regency in its regulation on pre-independence regime retained the original autonomy of the Negeri, but in the post-regime of the Negeri experienced various shifts State intervention is very dominant. Second, the State Regulation on Act Number 6 of 2014 must go through the process of inventory and classification of the existence of the State and determined by the Regional Regulation. Third, the position of the State in the Indonesian state administration system is Adat Law which has the right of autonomy to exercise power as a local self-governing community and local self governing.

Kata Kunci : Otonomi Negeri, Posisi Negeri, Penyelengaraan Pemerintahan Desa