TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP PENYELESAIAN PEMBERESAN HARTA PAILIT PT SKY CAMPING INDONESIA (DALAM PAILIT) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH SELAKU KREDITUR PREFEREN

HENDRO WIDODO, SH., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dan menganalisis mengenai tanggung jawab dan jangka waktu kurator terhadap proses penyelesaian pemberesan harta pailit selain itu Tujuan lain yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kurator ketika menjual asset yang mana asset tersebut sudah dinyatakan tidak menjadi bagian dari boedel pailit serta untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan kurator dalam menentukan daftar pembagian para kreditornya terutama buruh yang akan diserahkan kepada hakim pengawas untuk dimintakan persetujuan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Selain melakukan penelitian lapangan, dilakukan juga penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam perkara kepailitan terhadap suatu perusahaan menjadikan momok yang mengerikan terhadap kepastian terhadap hak-hak pekerja. Selain itu peraturan yang tumpang tindih terhadap hak-hak pekerja justru menjadikan hak pekerja makin tidak pasti. Bahwa terlebih lagi dalam kasus kepailitan PT. Sky Camping Indonesia (dalam pailit) buruh makin tak terjamin haknya dengan adanya harta pailit yang telah beralih status menjadi bukan harta pailit sehingga buruh selaku kreditor tidak mempunyai hak secara hukum atas penjualan harta pailit tersebut. Dalam proses pemberesan dalam perkara kepailitan selalu terjadi ketidakpastian nasib buruh yang tidak lagi memperoleh penghasilan karena kepailitan tersebut, akibatnya selalu terjadi tindakan anarkis oleh buruh yang main hakim sendiri karena tidak sabar menunggu hasil penjualan lelang atau juga karena ketidaktahuan akibat hukum pailitnya suatu perusahaan. Selain itu, buruh termasuk dalam kategori utang harta pailit, dalam arti semua pembayarannya full 100%, yang dibayarkan dari hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya-biaya kepailitan. Seharusnya upah buruh mendapat tempat yang sama dengan fee kurator dan biaya kepailitan lainnya, termasuk pajak. Adapun dasar hukum pemikirannya adalah Pasal 39 ayat (2) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal tersebut mengatur bahwa upah terutang para pekerja baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Sedangkan hak-hak buruh lainnya baru dikategorikan sebagai kreditor preferen. Hal tersebut merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan terhadap buruh selaku kreditor preferen.

The purpose of this research is to analyze the responsibilities and time period of the receiver against the settlement process of settling the order of bankrupt property, other goal that need to be achieved from this research is to know and review the curator when they are selling assets. Which the asset has already declared not to be part of the bankruptcy, Also to know and examine the considerations of the curator in determining the list of the distribution of its creditors to the workers that must be submitted to the supervisory judge to ask for the approval. This research is done by using the Empirical law method. This research prioritizes field study to obtain primary data. Besides doing field study, conducted bibliography research is also done to obtain secondary data. And the data that is received from the research were analyzed qualitatively. Finally The results of the analysis are presented descriptively. Based on the results of research, it is known in the case of bankruptcy against a company creates a terrible scourge against the certainty of the worker rights. to the overlapping regulations against "worker rights" actually it creates an uncertain situation for the workers. And in the case of the bankruptcy of PT. Sky Camping Indonesia, the worker rights are becoming more uncertain and less guaranteed because of the "bankruptcy wealth" had been changed to "not bankruptcy wealth" so that the worker and creditors does not have the legal rights over the sale of the bankruptcy estate. In the process of settlement in bankruptcy cases, there always uncertainties fate of worker who no longer earn income because of the bankruptcy of the company, as a result there will be a conflict by the worker because they are not patient enough to wait for the auction sale or the company being sold, or they did not know what law that makes the company having trouble and leads to bankruptcy of the company. Besides that, worker is included in the category of debt, which means all payments are full 100%, that is paid from the result of auction sale after being reduced by bankruptcy payments. The workers fee should be equal to the curators fee and other bankruptcy costs, including taxes. And the legal basis is article 39 paragraph (2) UU No 37 year 2004 about bankruptcy and the delay of debt payment. The Article stipulates that the salary owed by the workers both before and after the declaration of bankruptcy is pronounced it is included in the debt of bankruptcy. While other labor rights are only categorized as preferred creditors. It is a form of legal protection given to labor as a preferred creditor.

Kata Kunci : Kepailitan, Kreditor Preferen, Buruh, Kurator, Bankruptcy, Preferred Creditor, Labour, Curator