PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANGGOTA KOMISARIS PT. ECO ENVIRONMENTAL ENERGY INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 45/PDT/2014/PTR)

R. SURYA NUSWANTORO, Prof Dr Nindyo Pramono SH MS

2017 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan dan menganalisis 1) mengetahui landasan hukum ketiabsahan anggota komisaris dalam menyelenggarakan RUPS 2) Mengetahui pelaksanaan Good Corporate Governance pada kasus Putusan MA Nomor 45/PDT/2014/PTR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung wawancara dengan narasumber. Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari studi dokumen dan pustaka terhadap data sekunder, baik bahan hukum primer, maupun sekunder dianalisis dengan metode kualitatif. Dalam analisis kualitatif ini data disajikan secara deskriptif. Hasil Penelitian menunjukan, berdasarkan Putusana MA Nomor 45/PDT/2014/PTR komisaris pada PT. ECO Environemental Energy Indonesia telah melaksanakan RUPS tanpa adannya pemberitahuan dengan undangan yang sah kepada pemegang saham lainnya dan RUPS tersebut telah melahirkan keputusan yang merugikan perseroan antara lain : penjualan saham kepada pihak lain tanpa penawaran secara sah kepada pemegang saham lainnya, ketidaksesuaian agenda rapat dengan mata acara rapat pada RUPS tersebut dan melakukan pengusiran terhadap kuasa yang mewakili direksi atas ketidakhadirannya pada RUPS. Segala perbuatan tersebut telah menajdi perbuatan melawan hukum. Kemudian dalam kasus ini komisaris perlu menerapkan Good Corporate Governance. Dalam Good Corporate Governance terdapat beberapa prinsip antara lain : transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, Indepedensi, dan Keadilan. Alternatif pemulihan pada suatu perseroan salah satunya menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat pada Good Corporate Governance. Komisaris pada kasus tersebut terjadinya menjadi suatu perbuatan melawan hukum karena tidak adannya penerapan prinsip Good Corporate Governance , apabila komisaris menerapkan secara teratur prinsip tersebut makadalam mengelola korporasi menjadi efektif dan tidak adanya perbuatan melawan hukum pada perseroan. Good Corporate Governance sangat efektif bagi Stakeholder untuk membuat keputusan atas perseroan tersebut.

This research aims to analyze 1) the base of legal law on commisioner member in RUPS act 2) the implementation of Good Corporate Governance on MA Decision Number 45/PDT?2014/PTR. This research is normative law research that supported by interviewed with resource person the object law that used is secondary data from library study result. In trhis research the data collected by document and library study towards secondary data, from prime of law material to secondary law material analyzed with quantitative method. In this quantitative research the data showed descriptively. Result of the research showed that based on MA Decision Number 45/PDT/2014/PTR the commisioner on PT ECO Environmental Energy Indonesia bad implemented RUPS without any invitation with legal notification to other shareholder and that RUPS had given damage result to shareholder wi\hich were : selling share to other party without legal bargain with other stockholder, maldjusted meeting agenda on the main metting of RUPS. All of those acts are againts the law. And in this case the commissioner had to implement Good Corporate Governance. In Good Corporate Governance occurred some principal which are : transparancy, responsaibility, accountability, indepedency, and fairness. One alternative solution one on one of shareholder is using the principal that occurred ion Good Corporate Governance. The commissioner on that case had doing something againts the law because of the lack of implementing Good Corporate Governance. It will be effective on running the corporation if Good Corporate Governance were implemented regulary and no more mistakes againts the lawin process. Good Corporate Governance is verry effective in making decision on shareholder.

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Komisaris, Perbuatan Melawan Hukum