Relasi Kuasa Informal Governance vs Informal Sector Studi Kasus: Pola-Pola Proses Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Solo Yang Berjalan Kontinu Pada Tahun 2010 Hingga 2016

ANISA RAHMAWATI, Miftah Adhi Ikhsanto, S.IP, Mi.OP

2017 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Penelitian ini hendak merangkum beberapa kasus relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang terjadi di Kota Solo pada tahun 2010 hingga tahun 2016. Kasus relokasi ini menjadi menarik karena terjadi abnormalitas di dalamnya, yakni nyaris berlangsung tanpa konflik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat aspek informalitas dalam proses relokasi PKL di Kota Solo yang masih belum tersentuh dan diasumsikan menjadi kunci keberhasilan relokasi dengan predikat damai dan berlangsung kontinu. Proses informalitas inipun semakin menarik ketika aktor yang terlibat di dalamnya adalah percampuran antara aktor-aktor formal dan informal pemerintahan. Teori utama yang akan digunakan untuk menjelaskan abnormalitas yang terjadi pada proses relokasi PKL selama tujuh tahun terakhir di Kota Solo adalah The Concept of Informal Governance. Dalam penelitian ini, konsep informal governance didefinisikan sebagai norm of discretion yang sejalan dengan peraturan formal untuk menghadapi tekanan yang tidak terkendali atau pembelotan guna meningkatkan kerjasama pihak-pihak yang terkait demi tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tata kelola informal (informal governance) bersifat melengkapi, memperbaiki, atau bahkan menggantikan tata kelola formal (formal governance) yang ada. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Oleh karenanya data yang dibutuhkan adalah informasi yang berkaitan dengan kondisi para korban relokasi dan pelaku relokasi. Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini akan menghasilkan deskripsi tentang adanya kontestasi kuasa dan konflik dimana informal governance yang muncul di awal proses relokasi justru di desain sebagai salah satu upaya memanajemen konflik. Studi kasus sebagai metode penelitian yang bersifat eksplanatoris dan juga historis tepat sekali digunakan untuk menata kembali berbagai informasi dan data yang dibutuhkan untuk mengkaji kasus-kasus relokasi PKL yang terjadi dalam waktu tujuh tahun terakhir (2010-2016). Penelitian ini pada akhirnya memberikan kesimpulan bahwa informal governance merupakan sebuah tools (alat) yang dibutuhkan pemerintah untuk memastikan kepatuhan, sebagai penekan resistensi, sekaligus sebagai pereda atas konflik yang muncul - alternative solution - dalam implementasi kebijakan. Informal governance muncul karena kurang memadainya formal institutions dalam mengakomodasi dan merespon perubahan dan kebutuhan yang dinamis akibat adanya inovasi, teknologi, budaya, adat, dan permintaan. Dikarenakan bersifat informal, maka tidak ada aturan resmi yang mengatur sehingga informal governance memiliki sifat, mekanisme, dan wajah yang berbeda ketika menghadapi tiap-tiap proses relokasi PKL di Solo. Perbedaan wajah inilah yang kemudian membentuk pola-pola relokasi tertentu. Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima (PKL), Informal governance, Informal Sector, Konflik, Relasi Kuasa

This research will summarize some cases of relocation of street vendors (PKL) which occurred in Solo City from 2010 until 2016. The case of relocation is interesting because there is abnormality in it, which almost goes without conflict. This study aims to see aspects of informality in the process of relocation of street vendors in Solo which is still untouched and become the key to a successful relocation with the title of peace and occurs continuously. The process of informality is even more interesting when the actors involved are mixing between formal and informal government actors. The main theory that will be used in this research to explain the abnormality that happened in relocation process of street vendors during last seven years in Solo City is the concept of informal governance. In this study, the concept of informal governance is defined as the norm of discretion in line with formal regulations to deal with uncontrolled pressure or defection in order to enhance the cooperation of the parties concerned for the achievement of certain goals. In this case, it can be said that informal governance is complementary, improve, or even replace the existing formal governance. The research design used in this research is the type of qualitative research with case study method. Therefore, the required data is information relating to the condition of relocation victims and relocation actors. Using case studies, this study will produce descriptions of power contestation and conflict where the informal governance that emerged at the beginning of the relocation process was actually designed as one of conflict management efforts. Case studies as exploratory and historical research methods are appropriately used to rearrange the various information and data needed to assess cases of street vendors in the last seven years (2010-2016). This study ultimately leads to the conclusion that informal governance is a necessary tool for government to ensure suppressor of resistance, as well as the relief of conflict that arises - alternative solution - in policy implementation. Informal governance arises from inadequate formal institutions in accommodating and responding to the changing and dynamic needs of innovation, technology, culture, customs and demand. Due to the informal nature, there are no official rules governing so that informal governance has different mechanism and face when facing each process of relocation of street vendors in Solo. This difference of face then forms certain relocation patterns. Keywords: Street Vendors (PKL), Informal Governance, Informal Sector, Conflict, Relation Power

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima (PKL), Informal Governance, Informal Sector, Konflik, Relasi Kuasa