ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DIBALI, NTB, DAN NTT TAHUN 2011 - 2015

NIKEN WAHYU WARDHANI, Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., C.A.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Di Indonesia, desentralisasi pengelolaan keuangan memberikan kebebasan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal ini mengakibatkan kondisi keuangan antarpemda menjadi bervariasi. Bervariasinya kondisi keuangan tersebut menciptakan suatu kebutuhan bagi para pemangku kepentingan pemerintah daerah untuk memiliki sebuah alat agar dapat memantau dan menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya (Ritonga dkk., 2012, 2012b). Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah tahun 2011-2015 dengan menggunakan acuan model pengukuran enam dimensi yang dikembangkan Ritonga (2014) yaitu: 1) solvabilitas jangka pendek, 2) solvabilitas jangka panjang, 3) solvabilitas anggaran, 4) fleksibilitas keuangan, 5) kemandirian keuangan, dan 6) solvabilitas layanan . Untuk mengakomodir perubahan kebijakan akuntansi di tahun 2015 berupa basis akrual, maka terdapat satu tambahan dimensi yaitu Solvabiitas Operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Data untuk penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LHP LKPD) dari pemerintah daerah di seluruh wilayah Bali, NTB, dan NTT selama 5 tahun (2011-2015). Data yang digunakan sebanyak 196 LHP LKPD yang berasal dari data hasil audit BPK RI dengan opini wajar. Sementara itu, data sebanyak 21 LHP LKPD dari pemerintah daerah yang mendapat opini tidak wajar (TW) dan opini disclaimer tidak dipergunakan. Hasil penelitian berupa pemeringkatan, pengkategorian, dan pendeskripsian atas identifikasi karakteristik pemerintah daerah berperingkat tiga tertinggi dan tiga terendah berdasarkan indeks komposit kondisi keuangan (IKK). Deskripsi karakteristik dilakukan dengan mengkaitkan teori hukum permintaan dan penawaran atas barang jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Hasilnya, pada periode tahun 2015, peringkat tertinggi untuk tingkat pemerintah provinsi diraih oleh Provinsi Bali, sedangkan untuk tingkat pemerintah kota diperoleh: 1) Denpasar, 2) Kupang, dan untuk tingkat pemerintah kabupaten diperoleh: 1) Badung, 2) Sabu Raijua, 3) Sumba Tengah.

In Indonesia, financial management decentralization has provided the local governments with autonomy to manage their own revenue, expenditures, and financing. This created various financial conditions in each local government. The conditions then require the local government officials to make instruments to monitor and evaluate the capability of the local governments in managing their finance (Ritonga et al., 2012, 2012b). Thus, the purpose of this research is to analyze the financial conditions of the local governments in 2011-2015 using the six dimension models developed by Ritonga (2014), namely 1) short term solvency, 2) long term solvency, 3) budget solvency, 4) financial flexibility, 5) financial independence, and 6) service-level solvency. Then, to accommodate changes in the accounting policy to be an accrual basis in 2015, the operational solvency was added as another dimension. This research used a qualitative approach with a qualitative descriptive method. Secondary data were collected from the Audit Reports of Local Government Financial Statements (LHP LKPD) from all local governments in Bali, West Nusa Tenggara (NTB), and East Nusa Tenggara (NTT)for five years (2011-2015). From the audit results conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI), it was found that as many as 196 LHP LKPD were granted qualified and unqualified opinions, while 21 LHP LKPD from the local governments were with an adverse opinion. Disclaimer of opinion was not used. The results of this research were in the form of leveling, categorizing, and describing the characteristics of the three highest levels of the local governments and the three lowest levels of the local government based on the financial condition composite index (FCCI). The description of the characteristics was performed by linking the theory of supply and demand with goods and services provided by the local governments. The results show that in 2015, Bali Province achieved the highest level. As for city governments, the highest levels were occupied by 1) Denpasar and 2) Kupang, and for regency governments, the highest levels were achieved by 1) Badung, 2) Sabu Raijua, and 3) Sumba Tengah.

Kata Kunci : Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah, Desentralisasi Pengelolaan Keuangan, LHP LKPD, Solvabilitas Jangka pendek, Solvabilitas Jangka Panjang, Solvabilitas Anggaran, Fleksibilitas Keuangan, Kemandirian Keuangan, Solvabilitas Layanan, Solvabilitas Operasional