Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Dengan Masyarakat Adat Kelurahan Tampo, Lembang Marinding, Lembang Simbuang Dan Lembang Rantedada(Studi Deskriptif Pembebasan Tanah Adat Pada Pembangunan Bandara Buntu Kunik Kab. Tana Toraja)

CHICI PERMATASARI , Dr. Muhammad Sulhan, M.Si

2017 | Tesis | S2 Ilmu Komunikasi

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan strategi komunikasi pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan masyarakat adat Kelurahan Tampo, Lembang Marinding, Lembang Simbuang, dan Lembang Rantedada dalam pembebasan tanah adat pada pembangunan Bandara Buntu Kunik Kabupaten Tana Toraja. Pembangunan Bandara Buntu Kunik merupakan salah satu program pembangunan infrastruktur pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung kemajuan perekonomian Tana Toraja dalam bidang transportasi udara serta mempermudah kunjungan wisatawan ke Tana Toraja. Dalam merealisasikan pembangunan bandara tersebut, pemerintah Kabupaten Tana Toraja perlu melalui berbagai proses. Untuk mengetahui kronologis dan deskripsi strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tana Toraja, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang mengetahui tentang kegiatan komunikasi yang dilakukan pemerintah Tana Toraja. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Tana Toraja melakukan beberapa tahap strategi komunikasi pemerintah dalam penyelesaian permasalahan komunikasi.Tahap awal yaitu tahap perencanaanmeliputi 3 strategi perencanaan yakni Organizational Planning, Communications Planning dan Technology Planning. Tahap kedua yang menjadi perhatian pada strategi komunikasi pemerintah yakni penentuan sasaran dan tujuan dimana panitia pembebasan lahan bandara telah melakukan pengamatan terlebih dahulu kepada masyarakat adat tersebut. Tim 9 berusaha mengidentifikasi keinginan dari tiap wilayah adat yang berbeda dalam menentukan pesan yang dapat diterima oleh seluruh wilayah adat. Tahap ketiga pemerintah Kabupaten Tana Toraja melalui tim 9 dan satgas yang telah dibentuk mulai menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat terutama dalam pembentukan pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat. Tahap selanjutnya yaitu tahap pemilihan media komunikasi pemerintah untuk menyampaikan pesan serta mampu menjangkau masyarakat adat di kawasan tersebut. Tahap pelaksanaan strategi komunikasi pemerintah yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja panitia pembebasan lahan terhadap semua tahapan kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam pembebasan lahan bandara. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui berhasil tidaknya strategi komunikasi pemerintah yang telah dilakukan.

This research attempts to describe communications strategy of Tana Toraja regency government with indigenous people of Tampo Sub-district, Lembang Marinding, Lembang Simbuang, and Lembang Rantedada in indigenous land acquisition at Buntu Kunik Airport development of Tana Toraja Regency. The development of Buntu Kunik Airport is one of the infrastructure development programs of Tana Toraja Regency government to support the progress of Tana Toraja economy in the field of air transportation as well as facilitate tourist visit to Tana Toraja. In realizing the construction of the airport, the government of Kabupaten Tana Toraja needs to go through various processes. To find out the chronology and description of communications strategies undertaken by the government of Tana Toraja Regency, researchers conducted interviews with some informants who knew about the communication activities undertaken by the Tana Toraja government. The results showed that the Government of Tana Toraja conducted several stages of government communication strategy in solving communication problems. The initial phase of the planning phase includes 3 planning strategies namely Organizational Planning, Communications Planning and Technology Planning. The second phase of attention to the government's communication strategy is the determination of targets and objectives by which the airport land acquisition committee has made a prior observation to the indigenous peoples. Team 9 tries to identify the desires of each different customary territory in determining the messages that are acceptable to all customary areas. The third phase of the Tana Toraja district government through the team 9 and the task force that has been established begins to establish good communication to the community especially in the formation of messages that must be submitted to the public. The next stage is the election stage of government communication media to deliver the message and able to reach indigenous peoples in the region. Implementation phase of the last government communication strategy is to evaluate. Evaluation is done to know the performance of land acquisition committee to all phases of communication activity conducted in land acquisition of airport. This evaluation is carried out to determine whether the success of government communication strategy has been done.

Kata Kunci : Strategi komunikasi, komunikasi pemerintah, tanah adat, Tim 9, Satgas pengadaan tanah, Communication strategy, government communication, customary land, Team 9, Land procurement taskforce