PENERAPAN ROYALTI SEBAGAI KOMPONEN NILAI PABEAN ATAS IMPORTASI FILM OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (STUDI KASUS PUTUSAN.36048/PP/M.VII/19/2012)

NURRAFIKA.D, Anugrah Anditya, S.H., M.T.

2017 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis : 1) tepat atau tidaknya pengenaan royalti sebagai komponen dari nilai pabean untuk penghitungan bea masuk terhadap impor film, dan 2) untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara putusan Pengadilan Pajak dan putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dalam kasus ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisia kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa 1) Film yang sudah berisi hak cipta dalam bentuk sinematografi menjadikan media rekam memiliki nilai ekonomi lebih dibandingkan dengan barang semula/film kosong (ada nilai tambah/value added). Sehingga, dalam kasus ini, sudah seharusnya biaya royalti ditambahkan ke dalam komponen perhitungan nilai pabean. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kepabeanan nomor 17 tahun 2006 yang menyatakan bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan, dan 2) Pada tingkat kasasi, hakim memutus perkara ini dengan memenangkan pihak importir, dengan menguatkan dalil-dalil dari pihak importir mengenai besaran pajak beserta denda yang seharusnya dibayarkan. Royalti seharusnya dimasukkan sebagai komponen dalam penghitungan nilai pabean, karena hal ini telah secara jelas diatur dalam Undang-Undang dan denda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pungutan yang seharusnya dibayarkan (BM, PPN, dan PPh pasal 22). Oleh karena itu, perlu disarankan 1) pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus lebih teliti dalam memeriksa dokumen-dokumen impor beserta barang impor yang masuk ke dalam daerah pabean, 2) Merevisi Undang-Undang yang berkaitan dengan impor film agar tidak terjadi perbedaan interpretasi dan agar lebih mudah dalam pengaplikasiannya serta lebih menguntungkan produsen film dalam negeri, dan 3) Sudah seharusnya, hakim dalam memutus suatu perkara memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai sengketa yang sedang ditanganinya, agar tidak merugikan salah satu pihak.

This study is aimed to explain and analyze : 1) whether or not the imposed of royalty as a component of customs value for the calculation of import film duty, and 2) to know the things that cause the difference between the decision of Tax Court and Supreme Court decision at the level of judicial review in this case. This research is normative law research. Data obtained through literature studies, and observations are processed by identification, classification, systematic and analysis. In accordance with the normative juridical approach that emphasizes secondary data, the strategy or approach used in analyzing the data is a qualitative method analysys. Based on the results of research and discussion concluded that 1) Movies that already contain the copyright in the form of cinematography makes the recording media has more economic value than the original / empty film (no added value / value added). Thus, in this case, the royalty fee should have been added to the customs value calculation component. This is in accordance with the explanation of Article 15 paragraph (1) Sub-Paragraph c of Customs Law No. 17 of 2006 stating that the customs value for import duty is the transaction value of the goods concerned; and 2) At the appeal level, the judge decides this case by Winning the importer party, by reinforcing the arguments of the importer regarding the amount of taxes and the fine that should be paid. Royalties should be included as a component in the calculation of customs value, as this has been clearly regulated in the Act and penalties are an integral part of levies that should be paid (BM, VAT and Income Tax article 22). Therefore, it should be suggested that 1) the Directorate General of Customs and Excise must be more careful in examining import documents and imported goods into customs areas, 2) Revising laws relating to the import of film in order to avoid different interpretations and making it easier to apply and more profitable to domestic film producers, and 3) The judges should, in their decision to decide upon a case require a thorough understanding of the disputes they are handling, so as not to harm either party.

Kata Kunci : Film Impor, Royalti, Nilai Pabean, Import Film, Royalty, Customs Value