ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA) SEPAPUA BERBASIS LAMAN

FARIDA, Irwan Taufiq Ritonga, S.E.,M.Bus.,Ph.D.,CA

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Sebagai salah satu asas pengelolaan keuangan daerah dan pilar dalam mewujudkan good governance, transparansi merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) mengamanatkan kepala pemerintah daerah untuk menyiapkan menu content TPAD dalam laman resmi pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua berbasis laman dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan, dan frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada laman resmi pemerintah daerah masing-masing. Pengukuran tingkat transparansi dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD untuk tahun anggaran 2015 dan 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30 (68%) pemerintah daerah memiliki laman dan dapat diakses, 10 (23%) pemerintah daerah memiliki laman namun tidak dapat diakses, dan masih terdapat 4 pemerintah daerah (9%) yang masih belum mempunyai laman resmi. Indeks tertinggi untuk tahun 2015 diraih oleh Kabupaten Puncak Jaya dengan indeks transparansi 5,46% dan tahun 2016 diraih oleh Provinsi Papua dengan indeks transparansi 7,41%. Rata-rata indeks transparansi di Papua tahun 2015 adalah 1,25% dan tahun 2016 adalah 2,25%. Secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2015 dan 2016 tingkat transparansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua masih tidak cukup (insufficient) dengan kategori sedikit (scant or none) karena skornya di bawah 20% berdasarkan Open Budget Index (OBI). Secara umum pemerintah daerah di Papua dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik: jumlah penduduk yang lebih besar, umur administratif yang lebih tua, rasio PAD yang lebih tinggi, rasio DAU dan DAK yang lebih tinggi, dan press visibility yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah daerah di Papua dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah yang terendah.

As one of the principles and pillars of local government financial management in achieving good governance, transparency presents as a statutory mandate that should be applied by the local governments. The Instruction of the Minister of Home Affairs No. 188.52/1797/SJ/2012 on the improvement of Local Budget Management Transparency (TPAD) mandates the local governments to prepare a menu content of TPAD on their official website. The purpose of this research is to analyze the web-based financial management transparency of the local, regency/city governments in Papua using scoring and leveling. The financial management transparency of the local governments is scored based on four criteria, namely availability, accessibility, timeliness of disclosure, and disclosure frequency or local financial information uploaded on each local governments official website. The transparency level is measured from the planning stage, implementation stage, reporting stage, and the accountability of the Local Government Revenue and Expenditure Budget for fiscal years 2015 and 2016. The results show that 30 local governments (68%) have had accessible official websites, 10 local governments (23%) with inaccessible official websites, and 4 local governments (9%) with no have official websites. The highest transparency index in fiscal year 2015 was achieved by Puncak Jaya Regency (5.46%), while the highest transparency index in fiscal year 2016 was Papua Province (7.41%). The average transparency indexes in Papua for fiscal years 2015 and 2016 were 1.25% and 2.25% respectively. Overall, for fiscal years 2015 and 2016, the transparency level of the provincial and regency/city governments in Papua was considered insufficient within the scant or none category with the score of below 20% based on the Open Budget Index (OBI). In general, the local governments in Papua obtaining the highest local government financial management transparency index have many characteristics, such as bigger population, older administrative officials, higher ratio of local own-source revenue (PAD, higher ratio of General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK), and higher press visibility than those having the lowest local government financial management transparency index.

Kata Kunci : Transparansi, Good Governance, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah.