Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan

LUCIA JULISA P, Irwan Taufiq Ritonga, S.E.,M.Bus.,Ph.D.,CA

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Sebagai salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan good governance, transparansi menjadi sesuatu yang harus diwujudkan oleh setiap pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyajikan berbagai macam dokumen pengelolaan keuangan daerahnya di dalam website resminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah di Kalimantan dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan dan frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing website resmi pemerintah daerah. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016. Hasil penelitian menunjukkan baik untuk tahun 2015 maupun 2016 indeks tertinggi diraih Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Kabupaten Mahakam Hulu menjadi pemerintah daerah dengan indeks terendah karena tidak menampilkan indikator-indikator pengelolaan keuangan daerah dalam website resmi pemerintah daerahnya . Rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan masih rendah. Dari total skor seharusnya 100%, rata-rata yang diperoleh hanya sebesar 12,67% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 9,42% di tahun 2016. Hasil pengkategorian menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan secara keseluruhan pemerintah daerah di Kalimantan baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup (insufficient) karena seluruh pemerintah daerah hanya meraih indeks di bawah 61%. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah di Kalimantan masih menganggap dokumen pengelolaan keuangan daerah bersifat rahasia, sehingga tidak dipublikasikan untuk umum. Secara umum pemerintah daerah di Kalimantan dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik: jumlah penduduk yang lebih besar, total aset pemerintah daerah yang lebih besar, jumlah anggota DPRD yang lebih banyak, umur administratif yang lebih tua, rasio PAD yang lebih tinggi, total belanja daerah yang lebih besar, opini audit yang lebih baik, IPM yang lebih tinggi, tingkat pengangguran yang lebih tinggi, press visibility yang lebih tinggi, dan kompetisi politik yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pemerintah daerah di Kalimantan dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah terendah. Kata Kunci: Transparansi, Good Governance, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah.

ABSTRACT As an important pillar of actualizing good governance, transparency serves a factor that need to be actualized by every local government. The Minister of Home Affairs has instructed the local governments to present documents of their financial management on their official website as written in the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 188.52/1797/SJ/2012. The purpose of this research is to analyze the financial management transparency of the local governments in Kalimantan using scoring and leveling. The financial management transparency of the local governments is scored based on four criteria, namely availability, accessibility, timeliness of disclosure, and disclosure frequency or local financial information uploaded on each local government�s official website. The transparency level is measured in the planning stage, implementation stage, reporting stage, and the accountability of Local Government Revenue and Expenditure Budget in fiscal year 2015 and 2016. The result shows that Central Kalimantan Province obtained the highest transparency index in both 2015 and 2016, while Mahakam Hulu Regency had the lowest transparency index since they did not present the indicators of local government financial management on its official website. The average transparency index in Kalimantan was still low. From the total score of 100%, the average was 12.67% in 2015, and it decreased to 9.42% in 2016. Based on the categorization of the Open Budget Index (OBI), the transparency index of the all local governments in Kalimantan in 2015 and 2016 was still in the insufficient category with the transparency index of less than 61%. This indicates that the local governments in Kalimantan still think that the documents of the local government financial management are confidential, so they are not published. In general, the local governments in Kalimantan that have obtained the highest local government financial management transparency index have many characteristics, such as bigger population, greater total assets, more members in the House of Regional Representatives (DPRD), more senior administrative officials, higher rations of local own-source revenue (PAD), greater total expenditures, better audit opinions, higher human development index (HDI), higher unemployment rates, higher press visibilities, and lower political competitions than those of the lowest local government financial management transparency index. Key words: Transparency, Good Governance, Local Government, Local Government Financial Management

Kata Kunci : Transparansi, Good Governance, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah