TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENEMPATAN PESAWAT UDARA ANTARA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) DENGAN PERUSAHAAN PENERBANGAN : STUDI KASUS PENEMPATAN PESAWAT UDARA yang RUSAK oleh PERUSAHAAN PENERBANGAN yang MASIH BEROPERASI di BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA - TANGERANG

PRASETIYOHADI, Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pengaturan mengenai penempatan pesawat udara rusak/tidak beroperasi di bandar udara; 2) untuk mengetahui bentuk perjanjian yang dibangun antara PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan perusahaan penerbangan dalam penempatan pesawat udara rusak/pesawat udara yang tidak beroperasi; 3) untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab di antara pihak pembuat perjanjian tersebut jika pesawat udara rusak/tidak beroperasi ternyata tidak dapat dieksekusi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian ini data yang diperoleh adalah dari bahan pustaka atau data sekunder (secondary Data). Bahan hukum yang digunakan antara lain Undang-undang Dasar 1945, Undangundang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara, serta peraturan yang terkait kebandarudaraan. Hasil penelitian menunjukkan : 1) pengaturan mengenai penempatan pesawat udara rusak oleh perusahaan penerbangan yang masih beroperasi memiliki dasar hukum utama, yakni Pasal 194 dan Pasal 232 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, sementara pelaksanaan di lapangan disesuaikan norma yang termuat dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) No. DKOM.390.1/HK.201/AP II-2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT. Angkasa Pura II (Persero); 2) Perjanjian penempatan pesawat udara rusak/tidak beroperasi oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan pengguna jasa/perusahaan penerbangan menggunakan perjanjian baku. Dengan menyodorkan klausula baku, pihak pengguna jasa tidak dapat mengelak dari poinpoin yang dicantumkan dalam klausula tersebut. Perjanjian baku tersebut tidak secara tegas mengatur bagaimana penempatan pesawat udara yang rusak/tidak beroperasi oleh perusahaan penerbangan yang masih beroperasi; 3) tanggung jawab mutlak yang dimiliki oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) adalah dengan konsisten memberitahukan kepada pemilik agar memindahkan pesawat udara yang rusak/unserviceable. Tanggung jawab perusahaan penerbangan adalah memindahkan/memusnahkan (scrapping) pesawat udara yang rusak tersebut.

The objectives of this research are: 1) to know the arrangement of placement of aircraft damaged / not operating at the airport; 2) to know the form of agreement built between PT. Angkasa Pura II (Persero) with airlines in placement of damaged / non-operational aircraft; 3) to know the extent of the responsibility between the contracting party if the aircraft is damaged / not operating it can not be executed. The study used a normative juridical approach. In this study the data obtained is from library materials or secondary data. The legal materials used are among others the 1945 Constitution, Law no. 1 of 2009 concerning Aviation, Book of Civil Code Book III About Engagement, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2012 on Development and Conservation of Airport Environment, as well as regulation relating to airport. The results of the study indicate that: 1) the regulation on placement of aircraft damaged by the operating air carrier has the main legal basis, namely Article 194 and Article 232 paragraph (1) of Law no. 1 Year 2009 on Aviation, while the implementation in the field is adjusted to the norms contained in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT. Angkasa Pura II (Persero) no. DKOM.390.1 / HK.201 / AP II-2014 regarding Corporate Governance Guidelines PT. Angkasa Pura II (Persero); 2) Placement agreement for aircraft damaged / not operated by PT. Angkasa Pura II (Persero) with service user / airline company using standard agreement. By providing a standard clause, the service user can not circumvent the points listed in the clause. The standard agreement does not expressly stipulate how the placement of aircraft damaged / not operated by an operating air carrier; 3) Absolute responsibility owned by PT. Angkasa Pura II (Persero) is to consistently notify the owner of the aircraft to move the damaged / unserviceable. The responsibility of the airline is to move / scrush the damaged aircraft.

Kata Kunci : Perjanjian, kerjasama, tanggung jawab, pesawat udara., Agreement, cooperation, responsibility, aircraft.