ANALISIS FUNGSI KONSULTASI INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

SURYA PRASETYA T, Suyanto, SE., MBA., Ak., Ph.D.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Perluasan fungsi aparat pengawasan interen pemerintah sejak tahun 2008 menimbulkan paradigma baru pengawasan internal di republik Indonesia. Paradigma ini mewajibkan aparat pengawas interen pemerintah untuk memberikan pelayanan konsultasi di samping kegiatan pengawasan. Wajibnya pelayanan konsultasi ditandai dengan diterbitkannya berbagai peraturan tentang pelaksanaan dan mekanisme fungsi tersebut. Permasalahan muncul ketika pelaksanaan fungsi konsultasi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan itu. Tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi pelaksanaan fungsi konsultasi tersebut dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan fungsi itu pada Inspektorat Kota Bandar Lampung. Secara lebih spesifik, penelitian ini juga menganalisis berbagai konflik, kesenjangan, dan penyalahgunaan fungsi pada Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai contoh aparat pengawasan intern pemerintah. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk mengetahui secara mendalam penerapan fungsi konsultasi berdasarkan wawancara semiterstruktur dan telaah dokumen sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan belum memadainya pelaksanaan fungsi konsultasi yang dilakukan Inspektorat Kota Bandar Lampung berdasarkan tiga elemen standar audit intern pemerintah Indonesia (SAIPI). Hal tersebut disebabkan adanya permasalahan terkait kekosongan hukum, jumlah sumber daya auditor, dan anggaran inspektorat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kecenderungan melakukan penyalahgunaan fungsi disebabkan oleh konflik peran ganda antara pelayanan konsultasi dan pengawasan pada APIP sehingga menciptakan kesenjangan realisasi kinerja dengan target pencapaian dan anggaran.

The extension of government internal supervisory personnel's functions since 2008 has triggered new a paradigm of internal supervision in the Republic of Indonesia. This paradigm demands government internal supervisory personnel to provide consultation services aside from supervisory activities. The obligatory consultation services are confirmed by the issuance of various regulations dealing with the implementation and mechanism of such functions. Problems arise when consultation functions are not performed as instructed by the regulations. The aim of this research is to identify how far the consultation functions are performed and to analyze problems caused by such implementation to Bandar Lampung City Inspectorate office. More specifically, this research also analyzes various conflicts; slack; and abuses of function at Bandar Lampung City Inspectorate office as the example of government's internal supervisory apparatus. This research used a qualitative method with a case study approach to determine in depth the application of consultation function based on semi-structured interviews and document reviews as the means for data collection. The research results show the non-optimal execution of the consultation function performed by Bandar Lampung City Inspectorate office, as viewed based on the three elements of Indonesian government internal audit standards (SAIPI). This is due to regulation inadequacy; the number of auditor resources; and inspectorate office budget. The research results also show a tendency of function abuse due to conflicts of double roles between consultation and supervisory service of the APIPs, which creates a gap between performance realization and achievement target and budget.

Kata Kunci : APIP, Konsultasi, Konflik Peran, Kesenjangan Kinerja, SAIPI