TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN JAKSA SELAKU EKSEKUTOR DALAM PELAKSANAAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL

AKBAR ISMAIL, SIGID RIYANTO, SH.,M.Si.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan menggambarkan urgensi penambahan sanksi kebiri sebagai landasan ketika lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Serta mendeskripsikan dan menganalisis mengenai terobosan jaksa selaku eksekutor dalam hal belum tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan tindakan kebiri. Penelitian ini menggunakaan metode penelitian normatif untuk memperoleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan wawancara sebagai pendukung dat sekunder dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif dan Analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwaurgensi pengaturan ketentuan pidana kebiri dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, adalah: secara sosiologis, adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara signifikandari tahun ke tahun yang mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus bangsa dan Negara, sementara dari sisi yuridis aturan mengenai hukuman/pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak belum cukup memadai/memberikan efek jera di tengah masyarakat, sehingga diperlukan hukuman yang lebih berat dan menjerakan bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Disamping itu, secara teoritik dan praktek suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka satu-satunya lembaga/aparat penegak hukum yang dapat melakukan eksekusi putusan pidana termasuk pidana tambahan kebiri kimia, adalah Kejaksaan (Jaksa) sebagai executive ambtenar. Kejaksaan perlu membuat terobosan-terobosan mengingat sampai saat ini belum ada ketentuan Peraturan Pemerintah yang secara teknis menjadi peraturan pelaksanaan pidana tambahan kebiri tersebut melalui penyusunan dan menerbitkan petunjuk teknis internal Kejaksaan dan penyamaan persepsi dan visi dalam pelaksanaan pidana kebiri yang diwujudkan dalam Nota Kesepahamana dan Perjanjian Kerjasama antara Kejaksaan dengan IDI serta meminta bantuan Kementerian Kesehatan untuk mengkaji kedudukan tenaga medis dan melakukan pelatihan tenaga medis pengganti dokter.

This study aims to illustrate the urgency of the addition of capital punishment as a foundation when the birth of Law No. 17 of 2016 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 Year 2002 on Child Protection Becomes Law. As well as describe and analyze the breakthrough of the prosecutor as the executor in the absence of Government Regulation regarding the implementation of the action of the kebiri. This research uses normative research method to obtain secondary data through library research and interview as secondary dat support is analyzed qualitatively with descriptive method and Analysis. Based on the results of research and discussion it is concluded that the urgency of regulation of criminal provisions in Law Number 17 Year 2016 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2016 About The Second Amendment To Law Number 23 Year 2002 About Child Protection Becoming Law , Is: sociologically, the increase of cases of sexual violence against children significantly from year to year that threaten the strategic role of children as the next generation of nation and State, while from the juridical side of the penalty / criminal law for child sex offender is not enough / Provide a deterrent effect in the community, so that more severe and juvenile punishment is required for child sex offenders. In addition, the theoretical and practice of a court decision may be executed if the decision has a permanent legal force, then the only law enforcement agency that can execute a criminal verdict including an additional criminal chemical crime shall be the Attorney (Prosecutor) as an executive ambtain. The Attorney (Prosecutor)needs to make breakthroughs considering that until now there has been no provision of Government Regulation that technically becomes the regulation of the additional criminal implementation of the noble through the preparation and publish internal technical guidance of the Attorney and the equation of perception and vision in the implementation of the criminal law embodied in the Memorandum of Understanding and Cooperation Agreement Between the Prosecutor's Office and IDI and Request the Ministry of Health's assistance to assess the medical staff's position and conduct training of medical surgeon doctors.

Kata Kunci : Eksekusi, kebiri, Jaksa Eksekutor