EKSEKUSI ASET BUMN SEBAGAI JAMINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XI/2013 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XI/2013

INA R ARIFIN, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M.

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep badan hukum PT apakah dapat diterapkan dalam pembuatan akta jaminan aset BUMN dan untuk mengetahui apakah aset BUMN dapat dieksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan atau penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Konsep hukum dan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disampaikan sebagai berikut, Konsep Badan hukum PT tidak dapat diterapkan dalam pembuatan akta jaminan asset BUMN. BUMN sebagai badan hukum privat jika berpedoman pada doktrin hukum PT tidak berlaku dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi merubah BUMN menjadi badan hukum publik. Badan hukum publik berdampak kepada status BUMN. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tidak hanya berdampak kepada status BUMN berubah menjadi badan hukum privat menjadi badan hukum publik, akan tetapi berdampak juga kepada BUMN dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga dalam hal melakukan pinjaman dana dengan meletakan jaminan aset BUMN sebagai akta. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa kekayaan Negara pada BUMN tidak dipsiahkan, termasuk dalam aset BUMN tidak dipisahkan dari Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 ini memperkuat Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang berimplikasi pada tidak dapatnya dilakukan parate eksekusi pada aset BUMN. Aset Negara termasuk dalam kekayaan Negara yang tidak dipisahkan membawa konsekuensi hukum bahwa Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik tidak dapat membuatkan akta otentik jaminan. Larangan Notaris membuatkan akta otentik jaminan untuk BUMN yaitu akta yang digunakan langsung eksekusi atau akta parate eksekusi.

This research aims to determine the concept of a limited liability company whether it can be applied in the making of State-Owned Enterprises (SOEs) asset and to determine whether the SOEs asset can be executed after Decision of the Constitutional Court Number 48/PUU-XI/2013 and Decision of the Constitutional Court Number 62/PUU-XI/2013. The authors use research methods in library studies or research the juridical normative approach to the concept of law and court decision which have the force of law. Juridical normative legal research is the legal research that put the law as a system of norms. The results of this research will be presented in an analytical report that is descriptive. The results of the research is the concept of limited company legal entity can not be applied in the making of SOEs asset. SOEs as private legal entities if guided by the legal doctrine of the PT does not apply in the presence of the Constitutional Court Decision. The Constitutional Court changed SOEs into public legal entities. Public legal entity affects the status of SOEs. Decision of the Constitutional Court Number 48/PUU-XI/2013 and Decision of the Constitutional Court Number 62/PUU-XI/2013 not only affects the status of SOEs transformed into private legal entities into public legal entities but also affects SOEs in relation to Third party in terms of borrowing funds by placing asset guarantee SOEs as deed. Decision of the Constitutional Court Number 48/PUU-XI/2013 and Decision of the Constitutional Court Number 62/PUU-XI/2013 explain that the State's wealth on SOEs is not separated, including in the SOEs assets are not separated from the State. Decision of the Constitutional Court Number 48/PUU-XI/2013 and Decision of the Constitutional Court Number 62/PUU-XI/2013 reinforce the fifth article of the State Treasury Law which implies that the parate execution can not be executed on the SOEs assets. Assets of the State included national wealth bring the legal consequences that a Notary as a public official of an authentic deed can not make an authentic deed of guarantee. Prohibition of Notary creates an authentic deed of guarantee for SOE which is deed that can be used for direct execution or deed of parate execution.

Kata Kunci : BUMN, Eksekusi, Aset / SOEs, Execution, Assets