PERSPEKTIF-DISABILITAS PEMBUAT KEBIJAKAN DALAM MENDORONG PERDA PERLINDUNGAN HAK-HAK DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN

NOOR ANGGOROWATI, Prof. Dr Agus Pramusinto, M.Dev.Admin, Ph.d

2017 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Studi ini membahas mengenai perspektif pembuat kebijakan dalam mendorong lahirnya perda disabilitas di Kabupaten Sleman. Sebagai salah satu kelompok minoritas, kebijakan perlindungan bagi penyandang disabilitas sering kali luput dari fokus pemerintah. Isu perlindungan bagi penyandang disabilitas lebih pada kebijakan formalitas. Sementara di lain pihak, Indonesia yang telah meratifikasi UNCRPD dituntut untuk menerapkan kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas. Menarik untuk melihat bagaimana perspektif disabilitas pembuat kebijakan di Sleman dalam mengakomodasi kepentingan difabel dalam mendorong lahirnya perda disabilitas. Sebagaimana Kaplan (2000) menjelaskan bahwa terdapat 4 jenis perspektif disabilitas yaitu moral, medis, ekonomi dan sosial. Perspektif disabilitas ini akan menggambarkan bagaimana pemahaman dari aktor dalam memandang isu disabilitas, seberapa penting isu disabilitas dalam kerangka kebijakan, dan bagaimana aktor merefleksikan pemahaman tersebut dalam proses pembuatan kebijakan Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kebijakan terpadu penanganan disabilitas dengan aktor utama Dinas Nakersos Sleman. Adapun perspektif disabilitas aktor dalam memandang disabilitas masih pada perspektif medis yang mensyaratkan "bantuan" bagi penyandang disabilitas. Sementara untuk usaha mendorong lahirnya perda disabilitas di Sleman, aktor cenderung melihat sebagai perspektif ekonomi. Implikasi yang didapat dari dua perspektif tersebut (medis dan ekonomi) menunjukkan perda disabilitas masih merupakan kebijakan formalitas dalam usahanya melindungi hak-hak kelompok difabel .

This study discusses the disability-perspectives of policy-makers, encouraging regulation about protection againts disability discrimination (Perda Perlindugan Hak-Hak Disabilitas) in Sleman. As a minority group, persons with disabilities often not-so-called-priority or focus on government policies. Disability issue paid a-lip-services by government. Meanwhile, Indonesia has ratified UNCRPD. UNCRPD disigned to allow stakeholders for fully supported or substituted decision-making arrangements, which provide for decisions. How perspectives of policy-maker accommodates person-with-disability-interests in encouraging Perda Perlindungan Hak-Hak Disabilitas is worth to know. As Kaplan (2000) explains that there are four types of disability perspectives: moral, medical, economic and social. Perspectives of disability will illustrate how the actor understands the disability issue, how important the disability issue is, and how the actor reflects their knowladge for the sake of policy-making process. This research is a qualitative research type, with phenomenology approach. Data obtained through interviews, observation and documentation. Data analyzed through interactive data-analysis (Huber Mill). Consisting of data reduction, data display and data verification. The results show that Sleman Government has an integrated policy in handling disability with the main actor is Dinas Nakersos Sleman. Disability-perspective of the actors discribing person with disability is medical perspective which requires "help" for persons with disabilities. Meanwhile, for the regulation about protection againts disability discrimination, the actor tends to view it as an economic. The implications of these two perspectives (medical and economic) show that perda disabilitas is still a lip-service policy.

Kata Kunci : disability, difable, disability-perspective, UNCRPD