PRAKTIK PENYERAHAN ANTIBIOTIK TANPA RESEP: APLIKASI TEORI PERILAKU TERENCANA

HERTARINDA, Dr. dr. Rustamaji, M.Kes.

2017 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar belakang: Data riskesdas 2013 menunjukkan persentase rumah tangga menyimpan antibiotik tanpa resep adalah 81,9%. D.I.Yogyakarta menempati urutan keempat proporsi tertinggi menyimpan antibiotik tanpa resep dengan presentase 90,2%. Salah satu sumber utama masyarakat memperoleh obat adalah apotek. Apoteker di apotek seseorang yang bertanggung jawab dalam penyerahan antibiotik tanpa resep. Oleh karena itu penting dilakukan kajian tentang perilaku apoteker dalam melayani permintaan antibiotik tanpa resep. Pendekatan kualitatif dengan Theory Planned Behavior (TPB) digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang menunjukkan bahwa DIY memiliki presentase tertinggi terkait antibiotik tanpa resep. Tujuan penelitian: Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi niat apoteker dalam memberikan atau tidak memberikan antibiotik tanpa resep. Metode penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jumlah informan ditentukan oleh waktu saat data telah mencapai kejenuhan informasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Data dianalisis menggunakan metode content analysis. Hasil Penelitian: Hasil penelitian sebanyak 10 informan dengan latar belakang pendidikan apoteker di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa sikap, norma, serta kontrol perilaku terhadap apoteker memberi kontribusi terhadap niat apoteker dalam memutuskan memberi atau tidak memberikan antibiotik tanpa resep. Sikap informan terhadap pemberian antibiotik tanpa resep meliputi sikap positif dan negatif. Secara umum norma subjektif dipengaruhi oleh organisasi dan konsumen serta dukungan pemilik atau manajemen dan rekan sejawat atau rekan kerja. Adanya kesepakatan bersama untuk tidak memberikan antibiotik tanpa resep oleh organisasi menjadi faktor pendukung untuk tidak memberikan antibiotik tanpa resep, namun walaupun demikian masih belum adanya regulasi tertulis tentang larangan menjual antibiotik tanpa resep di apotek menjadi faktor penghambat sehingga masih ada celah untuk melanggar kesepakatan bersama yang telah dibuat. Kesimpulan: Kondisi konflik kepentingan dan dilema yang dihadapi oleh apoteker, permintaan konsumen yang tinggi serta lemahnya regulasi terkait pengawasan pemberian antibiotik tanpa resep merupakan kondisi utama yang mempengaruhi niat apoteker.

Background: Data from Indonesian Riskesdas 2013 showed that the percentage of household saving antibiotics without prescription amounted to 81,9%. D.I. Yogyakarta ranks fourth highest proportion of antibiotics without prescription with a percentage of 90,2%. One of the main sources of the public to get drugs is the pharmacy. Pharmacists in pharmacy someone who is responsible for the delivery of antibiotics without a prescription. It is therefore important to do a study related to the behavior of pharmacists in pharmacies in serving the demand of antibiotics without a prescription. Approach The Theory of Planned Behavior (TPB) was used to describe data showing that the DIY has the highest percentage of related antibiotics without a prescription. Objective: To reveal the factors that are influence the behavior of pharmacist to give or not to give the antibiotics without prescription using the Theory of Planned Behavior. Methods: This study is a descriptive study using qualitative approach. The number of informants is determined by the time the data has obtain saturation. Subjects who are pharmacists who work on pharmacy in Yogyakarta and Sleman. Data are collected by deep interview and be analyzed using content analysis method. Result: The result shows that attitude, norm and behavior control of the ten pharmacist who work on pharmacy in Yogyakarta and Sleman has a contributed towards pharmacist's intention to decide not to give antibiotics without a prescription. The attitude of informant regarding to antibiotics deliveries without prescription includes positive and negative. In general subjective norm in giving the antibiotics without a prescription there are influenced by organizations and consumers, as well as support of owners or management and peers or co-workers. Their collective agreement made not to give antibiotics without prescription by professional organizations be a contributing factor to not give antibiotics without a prescription, but nevertheless there is still no written regulation on the prohibition of selling antibiotics without a prescription at pharmacies to be a constraining factor so there is still a gap to break the collective agreement that has been made. Conclusion: Conditions of conflict of interest and dilemmas faced by pharmacists, high consumer demand and weak regulation related to the supervision of antibiotics without a prescription are the main conditions affecting the pharmacist's intentions.

Kata Kunci : Antibiotik Tanpa Resep, Apoteker, Perilaku Apoteker, Theory Planned Behavior, Antibiotics Without Prescription, Pharmacist, Pharmacists Behavior, Theory of Planned Behavior.