A FOREIGN INVESTMENT PROTECTION PERSPECTIVE: THE SHARE DIVESTMENT OBLIGATION FOR CONTRACT OF WORK HOLDERS AND ITS IMPACT TOWARDS FREEPORT-MCMORAN INC.

AMELIA, KARINA DWI NUGRAHATI PUTRI, S.H., LL.M, M. DEV. PRAC(ADV)

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Di bulan Januari 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan larangan ekspor mineral mentah berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 6 Tahun 2017. Karena tidak dapat melakukan ekspor, PT Freeport Indonesia kemudian memutuskan untuk mengubah Kontrak Karya nya menjadi IUPK sementara, yang alhasil menyebabkan Perusaahan tersebut wajib melakukan kewajiban divestasi saham sampai dengan 51% berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 ("Peraturan"). Freeport-McMoran sebagai pemegang saham utama PT Freeport Indonesia, mengancam akan membawa pemerintah Indonesia ke arbitrase karena tuduhan bahwa peraturan tersebut merupakan sebuah pengambilalihan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kategorisasi Peraturan tersebut menurut Hukum Investasi Internasional dan konsekuensi yang harus dihadapi Indonesia karena pemberlakuan Peraturan tersebut terhadap investasi Freeport-McMoran, yaitu PT Freeport Indonesia. Penelitian normatif-empiris ini pada pokoknya mengandalkan studi pustaka secara dominan, ditambah dengan penelitian lapangan untuk memberikan gambaran dari posisi Pemerintah Indonesia tentang maksud dan tujuan permberlakuan Peraturan tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan tersebut tidak memenuhi unsur kumulatif pengambilalihan menurut Hukum Investasi Internasional, karena Peraturan tersebut tidak melanggar legitimate expectation Freeport-McMoran sebagai investor asing di Indonesia. Sebaliknya, Peraturan tersebut dikategorikan sebagai Sarana Peraturan berupa peraturan negara yang dalam pelaksanaannya dapat memberikan dampak merugikan terhadap investasi si investor. Maka dari itu, Indonesia tidak berkewajiban untuk membayar kompensasi kepada Freeport-McMoran.

On January 2017, the Indonesian Government enacted an export ban of unrefined minerals by virtue of Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 6 Year 2017. Being unable to conduct its export operation, Freeport McMoran's investment , that is PT Freeport Indonesia, then decided to convert its Contract of Work to a temporary Special Mining Business Permit (IUPK), which consequently subjected the Company to the share divestment obligation up to 51% under Government Regulation No. 1 Year 2017 ("the Measure"). Freeport-McMoran as the major shareholder of PT Freeport Indonesia, threatened to take the Indonesian government to arbitration due to the allegation that the rules was in effect of expropriation. This legal research aims to find out the categorization of the measure under International Investment Law and the consequences Indonesia has to bear due to the enactment of the measure to Freeport-McMoran's investment. This normative-empirical research relies dominantly on literature study, added with field research to provide insights of the position of the Indonesian Government on the aim and purpose of enacting the Measure. The finding of this research shows that the Measure did not fulfill the cumulative elements of expropriation, as the Measure did not interfere Freeport-McMoran's legitimate expectation as a foreign investor in Indonesia. Instead, the Measure is categorized as Regulatory Measure which is a necessary action by the State which in the exercise of such action may impose adverse effects to the investor's investment. Consequently, the enactment of the Measure does not entail obligation for Indonesia to pay compensation to Freeport-McMoran.

Kata Kunci : Investment, Expropriation, Mining Law, Freeport