KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA

SRI MURNIATI,SH, Dr. Sutanto, S.H., M.S,

2017 | Tesis | S2 HUKUM LITIGASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Kewenangan Jaksa Pengacara Negara sebagai wakil dari Pemerintah dalam bidang perdata secara non litigasi dengan implementasi dalam memberikan bantuan hukum pada Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan DIY dan kesesuaiannya dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan, solusi mengatasinya serta keuntungan mempergunakan jasa Jaksa Pengacara Negara. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridia normatif, yang dimaksudkan untuk mencari data lapangan dan data kepustakaan yang kemudian dikaji dengan norma-norma hukum yang ada. Cara memperoleh data yakni melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Data disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Data yang relevan yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan dikaji lebih lanjut dan dihubungkan dengan norma yang berlaku, yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah Jaksa Pengacara Negara mempunyai kewenangan dalam memberikan bantuan hukum secara non litigasi kepada BPJS Ketenagakerjaan meskipun uang iuran program BPJS Ketenagakerjaan bukanlah uang negara (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) ataupun piutang negara melainkan merupakan uang iuran dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan Karena iuran program BPJS Ketenagakerjaan merupakan iuran wajib yang harus dipatuhi berdasarkan undang-undang sistim jaminan social nasional dan undang undang tentang badan penyelenggara jaminan social. Namun fakta di lapangan masih terdapat perusahaan yang wajib daftar BPJS Ketenagakerjaan namun belum mendaftar kepesertaan Karena telah ikut dalam asuransi swasta

This research was intended to identify and to analyze authority of state prosecutor as representative of government in civil case with non litigation approach with implementation in providing legal assistance at Yogyakarta branch of Worker's Social Security Agenc y and its match to facts and valid regulation. It was also intended to find out obstacles, their solution and benefit of using service of state prosecutor. It was juridical normative research that was intended to look for field data and library data that was then analyzed using valid law norms. Data was obtained with field study and library study. Then, the data was analyzed further and associated with valid norm. It was composed systematically to obtain conclusion to answer the problem. The conclusion of the research is that state prosecutor has auth ority in providing non litigation legal assistance to Worker's Social Security A gency altho ugh c ontr ibu tio n fun d of Worker's Social Security program is not state a sset (non non-tax sta te revenue) or state receivab le, but it is co ntributio n from Worker's Social Security member. It is a mandatory contribution that should be done based on Law on Nationa l Social Security system and law on Worker's Social Security Agency. However, the fact indicates that there are employers with mandatory registration type have not registered the membership because they have followed private insurance.

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Bantuan Hukum, Non Litigasi, state prosecutor, legal assistance, non litigation