ANALISIS PEMANFAATAN JABATAN PERPETRATOR DALAM MELAKUKAN KORUPSI (STUDI ATAS PERSEPSI AKADEMISI DAN PRAKTISI DI PROVINSI SUMATERA UTARA)

MHD. SHAREZA HAFIZ, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Ak., CA.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Tingginya tingkat korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari eksekutif, legislatif sampai dengan yudikatif diakibatkan penyalahgunaan wewenang jabatan. Salah satunya Gubernur ke-17 Sumut yang menyalurkan dana bantuan sosial (Bansos) Pemprov. Sumut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan buruknya predikat yang diberikan KPK kepada provinsi Sumut sebagai Provinsi terkorup dari 2012-2016. Penyalahgunaan jabatan tersebut tentu menimbulkan persepsi dari akademisi dan praktisi di Sumut sebagai wujud peran dari masyarakat untuk meminimalisir tindak pidana korupsi di Sumut, namun adanya keberagaman persepsi membuat tidak terfokusnya pemberantasan korupsi yang ada selama ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi akademisi dan praktisi di Sumatera Utara terkait pemanfaatan jabatan perpetrator dalam melakukan korupsi dan Mengidentifikasi persepsi akademisi dan praktisi di Sumatera Utara terkait faktor pendorong perpetrator memanfaatkan jabatannya dalam melakukan korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi akademisi dan praktisi di Sumatera Utara diketahui bahwa terdapat pemanfaatan jabatan yang dilakukan perpetrator (dalam hal ini Gubernur ke- 17) dalam melakukan korupsi. Faktor pendorong perpetrator (dalam hal ini eks Gubernur ke-17) memanfaatkan jabatannya dalam melakukan korupsi berdasarkan keberagaman persepsi akademisi dan praktisi tersebut, didapat keseragaman persepsi, yakni aktifitas pengendalian, tekanan kebutuhan keuangan, dan tekanan pekerjaan.

The high level of corruption performed by state administrators from the executive, legislative, and judicial brances of the government is cause by the abuse of power. One of the case was conducted by the 17th Governour of North Sumatera who distribute North Sumatera social assistance funds while failing to be accountable for them, and poor performance predicate given by the Corruption Eradication Comission (KPK) as the most corrupt province from 2012-2016. The abuse of power triggers the perceptions from academics and practitioners in North Sumatera as a form of people's participation to minimize corruption in the province, unfortunately, the variety of perceptions has made the current efforts to eradicate corruption to miss focus. This research aims to analyze the perception of academics and practitioners in North Sumatera in term of perpetrators abuse of power conducting corruption, and to identify the perception of academics and practitioners in North Sumatera in term of the factors that incited the perpetrators to abuse their power to commit corruption. This research was conducted using a qualitative approach and the data were collected by means of interview. The research results show that based on the perception of academics and practitioners in North Sumatera, it was determined that there was an abuse of power conducted by the perpetrator (in this case, the ex-17th Governour) to commit corruption. In terms of the factors that incited the perpetrator (in this case, the ex-17th Governour) to abuse power to commit corruption- based on various perception of academics and practitiones, there was a uniform perception, namely control activities, financial pressures, and work-related pressures.

Kata Kunci : Pemanfaatan jabatan, korupsi, perpetrator, Sumatera Utara/ Abuse of power, corruption, perpetrator, North Sumatera