KONSTITUSIONALITAS PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG (ANALISIS PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA)

ALEX ADY ISKANDAR, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 Hukum

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku undang-undang, dalam hubungannya dengan syarat pembentukannya dan prinsip pembagian kekuasaan dalam negara hukum berdasarkan UUD NRI 1945. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan teknik kepustakaan. Analisis data secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Bahwa Presiden menafsirkan keadaan genting yang memaksa bukanlah merupakan hak tanpa batas, sebab hal demikian dapat memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku undang-undang tidak mempunyai landasan hukum yang memberinya kewenangan serta bertentangan dengan prinsip pembagian kekuasaan dalam negara hukum berdasarkan UUD NRI 1945. Kata Kunci: Konstitusi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Negara Hukum, Pembagian Kekuasaan. ABSTRACT

ABSTRACT The aim of this research was to find out and analyze the issuance of government regulations in Lieu of Law that revoke and unable a regulations which related with the principle of separation of power in the state of law based on The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia (UUDNRI 1945). The research method that is used to complete this research is done normatively with two approach by using legislation and conceptual approach. The type of data that utilized are secondary data by using literature techniques. The data analysis that is used in this research is deductive method. The result of this research shows that the issuance of the government regulation in Lieu of Laws of Law Number 1 Year 2014 Concerning The Election of Governors, Regents and Mayors is not accordance with the urgency condition that stated in Article 22 point (1) The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia. The president interprets what is meant by the urgency condition is not an unlimited right, because it can rises the abuse of power. The issuance of government regulation in lieu of laws that revoke and unable the regulations has no legal basis to give a power to enforce, also it's contradict with the principle of separation of power in the state of law based on The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia (UUDNRI 1945). Keywords: Constitution, Government Regulations in Lieu of Law, State of Law, Separation of Power.

Kata Kunci : Konstitusi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Negara Hukum, Pembagian Kekuasaan.