EVALUASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP DALAM UPAYA MENDUKUNG KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (KASUS PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG)

SUCI NASEHATI S., Dr. John Suprihanto, M.I.M.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Magelang karena memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tahun 2007-2015 disebabkan permasalahan aset tetap. Evaluasi dalam penelitian ini meliputi tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap dengan peraturan yang berlaku, identifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan, dan analisis upaya perbaikan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari delapan orang pelaku penting dalam kegiatan penatausahaan aset tetap, baik pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pemerintah kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian kegiatan pembukuan terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah sebesar 89,5%; inventarisasi 81,8%; dan pelaporan 84,2%. Ketiga kegiatan tersebut termasuk dalam kategori "Sesuai". Di sisi lain, pengisian dokumen KIB tergolong "Cukup Sesuai" dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dengan tingkat kesesuaian sebesar 75%. Faktor-faktor penyebab permasalahan dalam kegiatan pembukuan dan pelaporan antara lain sumber daya manusia, koordinasi, dan aplikasi SIMBADA, sedangkan faktor penyebab permasalahan dalam kegiatan inventarisasi adalah sumber daya manusia. Upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pembukuan dan pelaporan meliputi pembinaan dan asistensi, konsultasi dengan pihak lain, pengawasan administrasi, rekonsiliasi data, dan penerapan sistem penghargaan dan hukuman. Adapun upaya perbaikan dalam kegiatan inventarisasi antara lain pembinaan dan asistensi, konsultasi dengan pihak lain, dan pengawasan langsung.

This study aims to evaluate the activity of fixed assets administration in Magelang City Government which acquired a Qualified Opinion (WDP) by The Audit Board of Indonesia (BPK) between 2007-2015 periods due to fixed asset problem. The evaluation in this study include the compliance level of fixed assets administration in accordance with the applicable regulation, identify factors that cause fixed asset problems, and determine the methods of its solution. This study is a qualitative descriptive study. Data collecting technique is conducted through interview, focus group discussion, observation, and documentation. There are eight informants involved in this study who are essential staffs in fixed assets administration activity, both at Regional Working Unit (SKPD) level and city government level. The result shows the compliance level of bookkeeping activities towards Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 19 of 2016 is about 89,5%; inventory-checking 81,8%; and reporting 84,2%. The three activities are included in "Appropriate" category. On the other hand, the filling of Goods Inventory Card (KIB) is classified into "Sufficiently Acceptable" by Permendagri Number 19 of 2016 with 75% level of compatibility. The factors that cause problems in bookkeeping and reporting activities are human resources, coordination, and SIMBADA application, while the factor causing problems in inventory-checking activities is human resources. The governments efforts to improve the quality of bookkeeping and reporting activities are coaching and assistance, consultation with other parties, administrative supervision, data reconciliation, and implementation of rewards and punishments system. However, the improvement efforts for inventory-checking activities include coaching and assistance, consultation with other parties, and direct supervision.

Kata Kunci : Audit opinion, fixed asset administration, compliance level, factors that cause problem, improvement efforts.