ANALISIS KELEMAHAN TATA KELOLA PENEMPATAN AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN ASAL INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL PERIKANAN KOREA SELATAN

MUHAMMAD NUR, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., L.L.M.

2017 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian hukum ini dibuat untuk menganalisa kelemahan tata kelola penempatan awak kapal penangkap ikan asal Indonesia yang bekerja di kapal-kapal perikanan Korea Selatan. Selain itu, penelitian ini juga mencoba memberikan rekomendasi terkait perbaikan tata kelola penempatan tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah literature study (Studi Kepustakaan). Alat yang digunakan adalah dokumen yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Data yang di peroleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan, 1) Tata kelola penempatan awak kapal penangkap ikan asal indonesia di kapal perikanan Korea Selatan terdiri dari dua mekanisme penempatan yaitu melalui mekanisme Government to Government dan melalui mekanisme penempatan oleh PPTKIS. 2) Kelemahan tata kelola EPS yaitu: Tidak ada Kesepakatan terkait Sistem Pengawasan dan Perlindungan Awak Kapal Penangkap Ikan; Orientasi Ekonomi yang Lebih Dominan; Relasi yang Kurang Seimbang; Kelemahan Undang-undang Standar Perburuhan Korea Selatan; Penahanan Passport dan Dokumen Identitas; Pelanggaran Standar Upah; Diskriminasi Ketentuan Pesangon; Biaya Perekrutan yang Tidak Merata. Kelemahan pada mekanisme penempatan oleh PPTKIS yaitu: Kelemahan Regulasi Indonesia; Kelemahan pada Fase Pra Penempatan berupa Kewenangan PPTKIS yang Terlalu Luas; Pengawasan PPTKIS yang Masih Lemah; Pelanggaran pada Tahap Perekrutan dan Seleksi; Kelemahan pada Tahap Pendidikan dan Pelatihan Kerja; Kelemahan pada Tahap Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi; Masalah pada Tahap Pengurusan Dokumen; Kelemahan Tahap Uji Kompetensi; Kelemahan pada Tahap Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), Kelemahan Penegakan Sanksi (Law Enforcement). Kelemahan pada Fase Penempatan berupa Kelemahan Pengawasan dan Kelemahan Sistem Perlindungan; d) Kelemahan pada Tahap Pasca Penempatan. 3) Penulis memberikan beberapa catatan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola tersebut, baik melalui EPS maupun melalui PPTKIS.

This legal research is made to analyze the weaknesses of placement governance of Indonesian fishing vessel crew who work in the fishing vessels of South Korea. In addition, this study also tries to provide recommendations regarding the governance of such placements system. The author uses normative juridical research methods by examining library materials or other secondary materials. Data collection method used is literature study (Library Studies). The tools used are documents in the form of primary, secondary, and non-legal materials. The data obtained were analyzed qualitatively then presented descriptively. From the results of research, it can be drawn conclusion that: 1) The placement governance of Indonesian fishing vessel crew in South Korean fishing vessel consists of two mechanisms of placement that is through Government to Government mechanism and through placement mechanism by PPTKIS. 2) Weaknesses of EPS governance are: No Agreement relating to Supervision and Protection System of Fishing Vessel; More Dominant Economic Orientation; Less balanced relationships; Weaknesses of the South Korean Labor Standards Act; Passport Detention and Identity Documents; Standard Wage Violations; Discrimination on Terms of Severance; Uneven Recruitment Costs. Weaknesses in the placement mechanism by PPTKIS are: Weakness of Indonesian Regulation; Weaknesses in Pre-Placement Phases in the form of PPTKIS Authority Too Wide; Oversight of PPTKIS is Still Weak; Violation at the Recruitment and Selection Phase; Weaknesses in the Stage of Education and Job Training; Weaknesses in the Phase of Health Check and Psychology; Problems in Phase Document Management; Weakness of Competency Test Stage; Weaknesses in the Final Departure Briefing (PAP), Weaknesses Sanctions Enforcement (Law Enforcement). Weaknesses in the Placement Phase are the Weakness of Monitoring and Weaknesses of the Protection System; d) Weakness in the Post-Placement Phase. 3) The authors provide some recommendation notes for improvement of the governance, either through EPS or through PPTKIS.

Kata Kunci : Awak Kapal Penangkap Ikan, Korea Selatan, Employment Permit System, PPTKIS, Fishing Vessel Crews, Republic of Korea.