Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Gadai Deposito Berjangka (Studi Kasus atas Putusan Mahkamah Agung Nomor : 214PK/Pid.Sus/2014)

IKHWAN SAPTA NUGRAHA, Dr. Sutanto, S.H., M.Si.

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum kreditor pemegang jaminan gadai deposito berjangka dalam perkara 214PK/Pid.Sus/2014. Tujuan lain penelitian ini juga bertujuan untuk Untuk mengetahui dan mengkaji akibat dari dikembalikannya deposito berjangka kepada debitur dalam perkara 214PK/Pid.Sus/2014. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menekankan studi kepustakaan, dengan teknis analisanya yuridis kualitatif.dan hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptis analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum pemegang jaminan gadai deposito berjangka Debitur dalam perkara 214PK/Pid.Sus/2014 adalah dengan menggunakan ketentuan alinea ketiga Pasal 1152 KUH Perdata, maka Bank Mandiri yang kehilangan barang gadai karena adanya putusan pengadilan, menurut penulis dapat dipersamakan dengan frasa hilang karena diambil dari kekuasaannya, sehingga menurut ketentuan 1977 KUHPerdata maka Bank Mandiri dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun memiliki kesempatan untuk menuntut ganti rugi kepada Wa Ode Nurhayati atau menuntut Wa Ode Nurhatai untuk mengembalikan barang gadainya kepada Bank Mandiri. (2) Akibat dari dikembalikannya Deposito Berjangka kepada Debitur dalam perkara 214PK/Pid.Sus/2014 adalah putusan tingkat pertama hingga kasasi maupun putusan peninjauan kembali, kesemuanya mengeliminasi peran atau kedudukan Bank Mandiri sebagai kreditur preferen yang memegang jaminan gadai deposito atas kredit yang telah didapatkan oleh Wa Ode Nurhayati sebagai Debitur. Sehingga ketentuan di dalam Pasal 1150, 1155, 1156 KUHPerdata tidak dapat dilaksanakan. Kedudukan hukum kreditor pemegang jaminan gadai deposito berjangka dianggap sebagai kreditor konkuren jika hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Hapusnya hak hak dan kewenangan tersebut dikarenakan barang gadai telah keluar dari kekuasaan si penerima gadai, hal ini sesuai dengan alinea ketiga Pasal 1152 KUHPerdata.

This study aims To determine and examine the legal protection of creditors of deposit pledge holders in 214PK/Pid.Sus/2014. Another purpose of this study also aims to determine and assess the effect of the return of time deposits to debtors in cases 214PK/Pid.Sus /2014. This research is normative law research, which is a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The approach used in this research is case approach and conceptual approach. This study emphasizes literature study, with technical analysis of juridical qualitative. And the results of analysis are then presented in analytical descriptive. The result of the research indicates that (1) The legal protection of the mortgage deposit holder of the Debtor in the case of 214PK / Pid.Sus / 2014 is by using the provision of the third paragraph of Article 1152 Civil Code, Bank Mandiri losing the lien due to a court decision, according to the author Is equivalent to the phrase lost as "taken from its power", so that under the terms of 1977 Civil Code, Bank Mandiri within 3 (three) years has the opportunity to claim compensation to Wa Ode Nurhayati or sue Wa Ode Nurhatai to return its mortgage to Bank Mandiri. (2) As a result of the return of Time Deposit to the Debtor in the case of 214PK / Pid.Sus / 2014 is the first level decision up to appeal and the judgment of review, all of which eliminates the role or position of Bank Mandiri as the preferred creditor holding the deposit guarantee guarantee on the credit already obtained By Wa Ode Nurhayati as Debtor. So that the provisions in Articles 1150, 1155, 1156 of the Civil Code can not be implemented. The legal position of the creditor holder of the deposit payable deposit insurance is considered as a concurrent creditor if only based on the provisions of Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code. The deletion of such rights and powers due to the lien has been exhausted from the pawnbroker's authority, this is in accordance with the third paragraph of Article 1152 of the Civil Code.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, jaminan gadai, gadai deposito, kreditur, debitur preferen, studi kasus