IMPLIKASI STATUS SAKSI PELAKU SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

I WYN EDY KURNIAWAN, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 HUKUM LITIGASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kedudukan status saksi pelaku sebagai justice collaborator terhadap tuntutan penuntut umum dan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi guna mengkaji pengaturan saksi pelaku sebagai justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji data skunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum skunder berupa hasil karya para ahli hukum dalam bentuk buku dan jurnal; dan bahan hukum tertier berupa kamus hukum dan kamus bahasa indonesia. Penelitian ini juga ditunjang dengan hasil wawancara terhadap narasumber yakni hakim, jaksa dan juga akademisi. Analisis data dalam peneltian ini dilakukan secara kualitatif dan hasilnya disampaikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, seorang pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum akan memperoleh keringanan, baik terhadap tuntutan penuntut umum maupun terhadap putusan hakim. Penuntut umum melalui surat tuntutan menyatakan yang bersangkutan sebagai seorang justice collaborator lalu berdasar pada status tersebut penuntut umum memberikan keringanan tuntutan bagi yang bersangkutan. Pada pokoknya keringanan tuntutan tersebut diberikan bagi mereka yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Sedangkan dalam putusan, seorang saksi pelaku yang berstatus sebagai justice collaborator sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, akan memperoleh keringanan berupa keringanan pidana yakni hakim menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainya yang terbukti bersalah. Kedua, pengaturan saksi pelaku sebagai justice collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang dapat dirumuskan dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan pengaturan yang telah ada saat ini, budaya, nilai keadilan di masyarakat serta memperhatikan konsep pengaturan justice collaborator di berbagai negara. Perlindungan terhadap justice collaborator harus dilakukan secara komprehensif dan partisipatif. Bentuk peringanan pidana bagi justice collaborator di masa mendatang dapat dilakukan dengan menerapkan: plea bargaining, pidana bersyarat khusus, remisi dan pembebasan bersyarat.

This study aims to determine the effect of the status of the witness's of the perpetrator as a justice collaborator against the demands of the public prosecutor and the judge's decision in a corruption criminal case to examine the regulation of the agent's witness as a justice collaborator in future corruption. The research method used was normative legal research by examining secondary data derived from primary legal materials in the form of legislation and court decision; Secondary legal materials in the form of works of jurists in the form of books and journals; And tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and Indonesian dictionary. This research was also supported by interviews with certain persons namely judges, prosecutors and academics. Data analysis in this research was done qualitatively and the result was presented descriptively. The results show that: First, a principal who cooperates with law enforcers will be relieved of both the demands of the public prosecutor and the judge's decision. The prosecutor through a letter of claim stating the concerned as a justice collaborator then based on the status of the public prosecutor provides relief for the concerned claimant. In essence the relief of the claim is granted for those who are willing to cooperate with law enforcement officers. Whereas in the verdict, a witness of the actor who is a Justice Collaborator as stipulated in SEMA Number 4 Year 2011, will get a relief in the form of criminal relief namely the judge to impose a special conditional probation and / or to impose the least prison sentence among other defendants proven guilty. Second, the setting up of witness' of the perpetrator as a justice collaborator in future corruption cases can be formulated by taking into account the current weaknesses of the existing arrangements, culture, the value of justice in the community and the concept of regulating justice collaborators in various countries. Protection of justice collaborators should be comprehensive and participatory. A form of criminal mitigation for future collaboration justice can be done by applying: plea bargaining, special conditional penalty, remission and parole.

Kata Kunci : Kata Kunci: Justice Collaborator, Korupsi, Tuntutan, Putusan Hakim.