PENUNDAAN ( SKORSING ) PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ( BESCHIKKING ) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

HARMOKO, Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH., LL.M

2017 | Tesis | S2 HUKUM LITIGASI

PENUNDAAN (SKORSING) PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (BESCHIKKING ) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Harmoko, Zainal Arifin Mochtar INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) terhadap penetapan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dan untuk memahami serta merumuskan aturan mengenai penundaan (skorsing) pelaksanaan keputusan tata usaha negara (beschikking) seharusnya ke depan agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara. Dengan demikian, penelitian hukum ini bertumpuh pada data sekunder sebagai das sollen dan data primer sebagai das sein. Permasalahan mendasar dalam penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah terkait ketidakpatuhan Pemerintah untuk melaksanakan perintah penetapan penundaan, hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, yaitu : kualitas pertimbangan Hakim dalam penetapan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, bertentangan dengan peraturan daerah, kepentingan umum yang mendesak, dan pengawasan yang lemah terhadap penetapan penundaan. Berkaca pada hal ini, Kedepan seharusnya untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan sehingga meminimalisir terjadinya fenomena ketidakpatuhan Pemerintah terhadap penetapan penundaan, maka perlu adanya pembaharuan aturan mengenai penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara.

THE POSTPONEMENT OF IMPLEMENTATION ADMINISTRATIVE DECISIONS (BESCHIKKING) IN DISPUTE RESOLUTION AT ADMINISTRATIVE COURT Harmoko, Zainal Arifin Mochtar ABSTRACT This research aims to know the factors that led to the Government's disobedience towards the determination of delays the implementation of the decision of the Administration and to understand and and to understand and formulate a rule on the postponement of the implementation of the decisions of the Administration should in the future in order to provide legal protection for the seekers of Justice. Research methods used in this study are normative-empirical legal research, i.e. research which is based on the research of the library to acquire secondary data and field research to obtain primary data with conduct interviews. Thus, the legal research is based on secondary data as das sollen and primary data as das sein. Fundamental issues in dispute resolution in the administrative Judiciary is related to exercise the Government's disobedience of the command assignment delays, it is due to several factors: the quality of the consideration of the judge in the assignment delay execution of administrative decisions, contrary to applicable local, common interests are urgent, and the supervision of the weak against the assignment delay. Looking at this, the future is supposed to give a sense of Justice and legal protection for the seekers of justice so as to minimize the occurrence of the phenomenon of the Government's disobedience against the setting of a delay, then the need for renewal rules regarding the postponement of the implementation of the decisions of the administration.

Kata Kunci : Penundaan, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)