Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2011-2015

ACHMAD NGIRFAN, Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Kondisi keuangan merupakan konsep multidimensional yang menggambarkan aspek kesehatan keuangan pemerintah daerah dan mempengaruhi pembangunan suatu daerah. Dalam implementasi otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengatur daerah masing-masing termasuk dalam urusan pendanaan keuangan. Hal tersebut mengakibatkan bervariasinya kondisi keuangan antarpemerintah daerah. Untuk itu kondisi keuangan harus dapat diketahui dan diukur. Selama ini pemerintah daerah kurang perhatian terhadap kondisi keuangan daerahnya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan secara komperehensif pemerintah daerah Di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2011 - 2015, yang berupa peringkat dan pengkategorian kondisi keuangan pemerintah daerah serta deskriptif karakteristik pada daerah yang mempunyai peringkat kondisi keuangan tertinggi dan kondisi keuangan terendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif, yang mengeksplorasi kondisi keuangan pemerintah daerah di Maluku dan Maluku Utara tahun 2011 - 2015. Data untuk penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen kualitatif yang berasal dari dokumen publik. Setelah analisis data, kemudian dilakukan deskripsikan hasil analisis untuk memahami fenomena yang dialami dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus. Analisis kondisi keuangan menghasilkan indeks komposit kondisi keuangan yang mencakup enam dimansi, yaitu: 1) solvabilitas jangka pendek, 2) solvabilitas jangka panjang, 3) solvabilitas anggaran, 4) fleksibilitas keuangan, 5) kemandirian keuangan, dan 6) solvabilitas layanan. Untuk tahun 2015, mengakomodir berlakunya akuntansi berbasis akrual, pengukuran ditambah dengan dimensi solvabilitas operasional. Hasil penelitian menemukan bahwa opini laporan keuangan terbaik WTP belum tentu kondisi keuangannya "Baik". Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada periode 2015, peringkat tertinggi untuk tingkat pemerintah provinsi diraih oleh Provinsi Maluku Utara, sedangkan untuk tingkat pemerintah kota diperoleh hasil 25% mendapatkan predikat "Baik" ; 50% mendapat predikat "Cukup"; dan 25% mendapat predikat "Kurang". Untuk tingkat pemerintah kabupaten diperoleh hasil 17% mendapatkan predikat "Baik"; 66% mendapat predikat "Cukup"; dan 17% mendapat predikat "Kurang".

Financial condition is multidimensional concepts which describe the aspects of financial health of local government and affecting the development of local state. In implementing local autonomy, government have wide authority to manage its financial funding. This condition makes financial condition among local government vary. Therefore, financial condition should be known and measure where for now local government does not really care about its own financial condition. The purpose of this research is to analyze comprehensively local government financial condition in Maluku and North Maluku on 2011 - 2015. Result of this research will be in the form of ratings and category of local government financial condition and also characteristics identification of local government who has the highest and lowest rating of financial condition. This research will use qualitative approach worth descriptive qualitative method which explores financial condition of local government in Maluku and North Maluku year 2011-2015. Secondary data like published qualitative documents will be used in this research. After data analysis, characteristics identification will be described in form of words and special context to analyze the phenomenon happened in those local governments. Financial condition will have financial condition composite index as a result. Those composite index consist of six dimention in which: 1) short-term solvency, 2)long-term solvency, 3)budgetary solvency, 4)financial flexibility, 5) financial independence, and 6) service level solvency. For 2015, since accrual basis accounting has been applied, operational solvency will be added. Result of this research show that local government with unqualified opinion does not mean have good financial condition. Result of this research also shows that in 2015, the first position for province level is North Maluku Province, while for municipial category, 25% predicated in "good" financial condition; 50% predicated in "sufficient" financial condition; and 25% predicated in "Weak" financial condition. for regency category, 17% predicated in "good" financial condition, 66% predicated in "sufficient" financial condition, and 17% predicated in "Weak" financial condition.

Kata Kunci : Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Solvabilitas Jangka pendek, Solvabilitas Jangka Panjang, Solvabilitas Anggaran, Fleksibilitas Keuangan, Kemandirian Keuangan, Solvabilitas Layanan, dan Solvabilitas Operasional.