ASAS KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015

ANDI NOVY ARFIANI, R.A Antari Innaka, S.H.,M.Hum

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan kewenangan notaris dalam ketentuan Pasal 15 UUJNP terhadap pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris dan mengetahui penerapan asas kehati-hatian oleh notaris dalam melaksanakan pembuatan akta perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015. Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat normatif. Penelitian dilakukan dengan melalukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder, dan guna melengkapi data sekunder peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber. Narasumber dalam penelitian ini diantaranya terdapat beberapa notaris dan akademisi fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Hasil dari penelitian ini,pertama, kekuatan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan kewenangan notaris dalam ketentuan Pasal 15 UUJNP terhadap pengesahan akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris, kekuatan putusan MK berlaku seperti undang-undang, sehingga seharusnya notaris wajib melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh putusan tersebut, namun hal ini tidak sesuai dengan kewenangan notaris dalam UUJNP tdan jika hal ini dilakukan oleh notaris, maka perjanjian perkawinan tersebut kehilangan asas publisitasnya. Kedua, penerapan asas kehati-hatian notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu notaris wajib mengetahui itikad para pihak yang akan membuat perjanjian perkawinan, notaris juga perlu memperhatikan isi akta dari perjanjian perkawinan tersebut. kemudian notaris penting memperhatikan keabsahan dokumen yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris dan yang terakhir yaitu notaris dapat menambahkan suatu klausula dalam akta agar para pihak menjamin keabsahan dokumen dan menjamin bahwa harta yang disampaikan kepada notaris tidak dalam transaksi dan jaminan apapun.

The aims of this research, to understand the strength of constitutional court decisions no. 69/puu-xiii/2015 related to the public notary authorities according to article 15 UUJNP related to the marriage-agreement deed validation and to understand the application of the prundential principle by notary in the making of the marriage-agreement deed after the constitutional court no. 69/puu-xiii/2015. The type of research in this study is normative yuridical. This research was done by library research to obtain the secondary data. The writer also interview some informans to complete the secondary data. The informans in this research came from some public notary and the teacher from Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. The result of the research, first, the strength of the constitutional court decisions no. 69/puu-xiii/2015 related to the notary authorities according to article 15 UUJNP related to the marriage agreement deed validation, the strength of the constitutional court decision is applicable as same as laws. Therefore, every notary is obligated to apply the command of the constitutional court decisions, but this not accordance to the notary authorities in the article 15 UUJNP, if this conducted by notary, therefore, the marriage agreement deed will lost it publicity principle. Second, the application of the prundential principle of the notary in the making of marriage agreement deed after the constitutional court decision no. 69/puu-xiii/2015, that notary obligated to understand the aims of the parties who wants making the marriage agreemen deed. Also, the notary obligated to pay attention the deed contain. After that, notary obligated to pay attention the legality of the parties documents, and the last, notary can add the clause in the deed, which the parties ensures the notary about the legacity documents, infomartions and ensures that the their wealth are not in the process of trading or not being used as collateral to the third party.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Kehati-hatian, Notaris/ Marriage Agreement, Prundential principle, notary.