KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYIDIKAN LANJUTAN PERKARA PERUSAKAN HUTAN

WISNU MURTOPO NUR M, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, SH.,M.Hum.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan menggambarkan Politik Hukum ketentuan kewenangan penuntut umum dalam penanganan kasus perusakan hutan serta mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut berlaku berikut permasalahan-permasalahan yang timbul akibat ketentuan tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia. Serta menganalisis mengenai konsep ideal terkait keberlakuan kewenangan penuntut umum dalam penyidikan kasus sehingga mencerminkan Keadilan dan Kepastian Hukum Penelitian ini menggunakaan metode penelitian normatif untuk memperoleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan wawancara sebagai pendukung dat sekunder dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif dan Analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Pertama, politik hukum ketentuan kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyidikan lanjutan dalam tindak pidana perusakan hutan dilatarbelakangi karena tidak memadai dan belum mampu perundang-undangan dan belum efektifnya proses koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk sehingga mengakibatkan permasalahan dalam penyidikan kasus pembalakan liar yang terorganisir, Kedua perumus undang-undang di badan legislatif (DPR. RI) memandang bahwa ketentuan kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyidikan terhadap berkas perkara belum lengkap adalah karena semangatnya extra ordinary untuk mempercepat penanganan perkara sehingga berbeda dengan yang diatur didalam KUHAP. Ketiga konsep ideal kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyidikan dalam perkara perusakan hutan idealnya diterapkan sebagai sarana terakhir apabila penyidikan oleh Penyidik kepolisian dan PPNS lewat batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU P3H sehingga menjadi sebuah solusi untuk melengkapi berkas perkara yang belum lengkap sehingga secara langsung akan memperlancar atau mempercepat proses penanganan perkara sampai proses penuntutan yang pada akhirnya menimbulkan kepastian dan keadilan hukum kepada tersangka. Namun agar dapat diaplikasikan dan memenuhi tujuan dari upaya percepatan penanganan perkara perusakan hutan sehingga mencerminkan kepastian dan Keadilan dan Kemanfaatan maka perlu disusun ketentuan teknis melalui produk hukum berupa Peraturan Pemerintah, peraturan Jaksa Agung maupun dalam bentuk MoU.

This study aims to describe the Political Law of the provisions of the authority of the public prosecutor in handling cases of forest destruction and to know the extent to which the provisions are applicable following the problems arising from the provisions in the Indonesian criminal law system. And analyze about the ideal concept related to the validity of the authority of the public prosecutor in the investigation of the case so as to reflect the Justice and Legal Certainty This research uses normative research method to obtain secondary data through library research and interview as secondary data support is analyzed qualitatively with descriptive method and analysis. Based on the results of research and discussion concluded as follows: First, the legal politics of the provisions of the authority of the public prosecutor in conducting further investigation in the crime of forest destruction background because of inadequate and has not been able to legislation and the effectiveness of the coordination process between Investigators and Prosecutors to cause problems In the investigation of illegal logging cases, second legislators in the legislative body (DPR RI) consider that the provision of the authority of the public prosecutor in conducting the investigation of the case file is incomplete because of the extraordinary ordinary spirit to accelerate the handling of the case so that it is different from those set out in the KUHAP. Third ideal concepts of the authority of the public prosecutor in conducting an investigation in case of forest destruction should ideally be applied as the final means if the investigation by the Police Investigator and PPNS is over time as stipulated in the P3H Act so that it becomes a solution to complete the incomplete case file so that it will directly expedite or accelerate the process of handling cases until prosecution process that ultimately leads to certainty and legal justice to the suspect. However, in order to be applied and fulfill the objectives of acceleration of handling cases of forest destruction so as to reflect certainty and justice and utilization, it is necessary to formulate technical provisions through legal products in the form of Government Regulation, Attorney General Regulation and MoU.

Kata Kunci : Penuntut Umum, Penyidikan Lanjutan, Percepatan Perkara Perusakan Hutan, Public Prosecutor, Advanced Investigation, Acceleration of Forest Destruction Cases.