Analisis Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pengembangan Kualitas Tenaga Bidan di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan

PUTRINESIA KINANTI R, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD

2017 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Tenaga bidan adalah salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan. Namun, kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan masih dihadapkan pada kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yaitu pembaharuan sikap dan karakter sumber daya manusia kesehatan, meningkatkan dan mengembangkan kualitas serta kompetensi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan professional. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan mengatur tentang pengembangan kualitas sumber daya kesehatan yaitu Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Kebijakan ini memberikan ruang bagi tenaga kesehatan termasuk tenaga bidan untuk mengembangkan kualitasnya melalui kegiatan pelatihan ataupun melanjutkan pendidikan. Namun, pelaksanaan kebijakan ini di Kabupaten Minahasa Selatan belum bisa berjalan dengan optimal dikarenakan masih ditemui adanya keterbatasan dalam sumber daya yang disediakan. Tujuan: Untuk menganalisis kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pengembangan kualitas tenaga bidan di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu jajaran pemerintah di Kabupaten Minahasa Selatan, Dinas Kesehatan, organisasi profesi, dan tenaga bidan di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan. Teknik pengambilan data dengan wawancara mendalam. Hasil Penelitian: Aktor yang berperan melaksanakan peran mereka dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing; Konteks pelaksanaan kebijakan ini mengacu pada keberadaan tenaga bidan di daerah dan dipengaruhi juga dengan faktor politik yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah misi bupati dan wakil bupati terpilih dan telah dijadikan misi pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2016-2021 dan faktor ekonomi yaitu kurangnya anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan kualitas bagi tenaga bidan, dan dipengaruhi juga oleh konteks desentralisasi. Kebijakan ini bermanfaat dalam upaya peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga bidan. Proses pelaksanaannya bersifat top down dari pemerintah pusat ke daerah. Kesimpulan: Pelaksanaan kebijakan pengembangan kualitas tenaga bidan perlu dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kinerja dari tenaga bidan, baik lewat pelatihan atau pendidikan lanjutan.

Background: Midwives are an important aspect in the conducting public services in the health sector. However, the conditions of the implementation of public services in the health sector face inadequate quality of human resources. One strategy to improve the quality of health services is enhancement of attitudes and character of health human resources, improve and develop quality and competence to produce qualified and professional human resources. One of the policies issued by the central government regulate the development of the quality of health human resources namely Law No. 36 of 2014 on health workers. This policy provides space for health workers including midwives to develop their quality through training or continuing education. However, the implementation of this policy in South Minahasa district has not been able to run optimally because there are still limitations in human resources provided. Objective: To analyze the central government policy in order to develop the quality of midwives in Health Office of South Minahasa District. Research Method: This research uses qualitative research method. The subjects of this research are government officials in South Minahasa District, Health Office, professional organization, and midwives in South Minahasa District Health Office. Data collecting method is in-depth interview. Research Results: Actors who play their role in the implementation of policies in accordance with their respective duties and functions; The context of the implementation of this policy refers to the presence of midwives in the region and is also influenced by political factors, namely improving the quality of human resources is the mission of bupati and vice regent elected and has been used as development mission of South Minahasa District in 2016-2021 and economic factors which is lack of budget provided For the implementation of quality development activities for midwives, and also influenced by the context of decentralization. This policy is useful in improving and developing the quality of midwives. The implementation process is top down from central to local government. Conclusion: The implementation of the midwives quality development policy needs to be implemented in an effort to improve the performance of midwives, either through training or further education.

Kata Kunci : Analisis kebijakan, pengembangan kualitas, tenaga bidan