Inisiasi Pembentukan Provinsi Cirebon Melalui Gerakan Politik

Idham Farsalh, Ratnawati

2015 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

ABSTRAKSI Runtuhnya rezim orde baru memberikan angin segar terhadap pemerintahan daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masa pemerintahan orde baru yang dinilai sangat sentralistis dimana kekuatan penuh pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat kini berubah menjadi desentralisasi, dimana pemerintah daerah bisa leluasa untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Manifestasi dari adanya desentralisasi adalah otonomi daerah dengan produknya berupa Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan diamandemen menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan beberapa perangkatnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Produk hukum tersebut memberikan implikasi terhadap beberapa wilayah yang ingin memisahkan diri dari wilayah sebelumnya (pemekaran daerah), hal itupun tidak lepas dari dipermudahnya prasyarat teknis pembentukan wilayah otonom baru. Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) adalah sebuah wadah atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki misi untuk memperjuangkan masyarakat Ciayumajakuning terlepas dari diskriminasi dan kemunduran dengan cara memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Fokus dalam penelitian ini adalah melihat sejauh mana upaya P3C sebagai sebuah gerakan politik dalam menginisiasi pembentukan Provinsi Cirebon. Untuk membedah kasus ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana peneliti mendapatkan data melalui penggalian informasi secara mendalam terhadap beberapa pengurus gerakan pembentukan Provinsi, disamping itu dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis SWOT untuk membaca sebuah temuan lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di lapangan, diketahui bahwa lahirnya gerakan perlawanan di wilayah Ciayumajakuning dilatarbelakangi oleh adanya konflik kedaerahan yang bertransformasi menjadi konflik politik, dalam upaya yang sudah ditempuh oleh gerakan ini adalah mengumpulkan dukungan dari masyarakat, menggandeng beberapa elit politik dan keraton, melakukan kajian pembentukan Provinsi Cirebon, dan yang terakhir adalah melakukan demonstrasi di beberapa kantor instansi pemerintahan di wilayah Ciayumajakuning. Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh gerakan ini bisa dikatakan belum mencapai titik keberhasilan, faktor yang melatarbelakangi hal tersebut antara lain: minimnya partisipasi masyarakat, konflik yang terjadi antar pengurus dengan simpatisan, dan melemahnya pemimpin gerakan, dan yang terakhir adalah menghilangnya beberapa simpatisan didalam gerakan. Beberapa hal tersebutlah yang menjadi kendala dalam perjuangan gerakan perlawanan Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C). Harapan nya, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pergulatan gerakan politik yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan oleh beberapa kalangan masyarakat dan juga kalangan akademisi, selain itu penelian ini juga diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan kajian dalam menganalisa mengenai gerakan polik yang ada di Indonesia. Kata kunci: desentralisasi, pembentukan provinsi, gerakan politik, P3C, Ciayumajakuning, Cireb

Kata Kunci : Desentralisasi