Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Tepi/Sempadan Sungai di Jepara dari Tahun 2002-2009: (Studi kasus Pengelolaan Kawasan Tepi/Sempadan Kali Wiso dan Kali Kanal

PRAMESWARI, Yoga Putra, Nur Azizah

2014 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

ABSTRAKSI Memperbincangkan historiografi peradaban manusia, maka kita memperbincangkan pula perkembangan kota dan sungai. Keduanya saling berkorelasi, serta mempunyai andil yang cukup besar dalam sejarah peradaban manusia. Dulu, kota-kota di jaman prasejarah berkembang di kawasan-kawasan subur atau pinggiran air, seperti danau maupun sungai. Kala itu, sungai dimanfaatkan manusia untuk menunjang keperluan transportasi, pertanian, dan pertahanan. Ketika Nusantara berada dalam bayang-bayang imperialisme bangsa Eropa, sungai dan kawasan tepinya mempunyai peran yang cukup strategis dalam tata ruang perkotaan, yakni sebagai fungsi perdagangan dan pertahanan. Runtuhnya imperialisme bangsa Eropa di Nusantara pada pertengahan abad ke-20, menjadi fase baru pola relasi sungai dengan perkembangan kota. Sungai dan kawasan tepiannya, tidak cukup strategis dalam tata ruang perkotaan di Indonesia. Terjadi kemunduran pola relasi diantara keduanya yang menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma berfikir masyarakat, dari yang memandang sungai sebagai serambi depan menjadi sungai sebagai berada belakang. Beranjak dari paparan diatas, penulis berkeinginan mengetahui sejauhmana tingkat efektifitas kebijakan pengelolaan kawasan tepi sungai di Jepara, khususnya di level implementasi kebijakan. Menurut hemat penulis, tidak banyak kabupaten/kota di Indonesia yang kebijakan publiknya berorientasi pada sungai. Kebijakan publik ini dapat disebut sebagai kebijakan ekologis/berwawasan lingkungan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan implementasi kebijakan model Merilee Grindle sebagai teori dasar. Menurut Grindle, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh derajat dari level implementasi tersebut, yang terdiri dari “content of policy” dan “context of implementation”. “Content of policy” merujuk pada substansi yang terkandung di dalam kebijakan publik, sedangkan “context of implementation” merupakan representasi dari lingkungan di mana kebijakan publik itu akan berlangsung. Metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi kasus (penelitian kualitatif). Studi kasus merupakan pendekatan penelitian terhadap satu kasus yang dilakukan secara intensif dan mendalam. Ditinjau dari “content of policy”, peran pemerintah dalam kedua kebijakan publik tersebut cukup dominan. Ini terlihat dari letak pengambilan keputusan, pelaksana program, maupun dan sumberdaya yang digunakan; kesemuanya berada di tangan pemerintah. Di samping itu, di dalam kedua skope implementasi kebijakan diatas terjadi segregasi kepentingan antara pemerintah sebagai subyek dari kebijakan dengan warga yang terpapar implementasi kebijakan (obyek dari kebijakan), namun dengan kadar segregasi yang berbeda-beda. Dengan adanya upaya persuasif pemerintah, serta dibantu dengan peran beberapa aktor di lapangan, segregasi kepentingan ini dapat diminimalkan. Poin terakhir yang tidak kalah penting dari penelaahan “content of policy” pada kedua kebijakan publik diatas adalah kesamaan “setting” keadaan yang melatarbelakangi kebijakan serta tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan ini, namun berbeda cara menata dan mengelolanya. Dilihat dari “context of implementation”, ketiga indikator Grindle yang terdapat dalam dimensi ini, dikuasai dengan baik oleh pemerintah sehingga berbagai hambatan di level implementasi kebijakan dari dimensi konteks dapat diminimalkan. Pemerintah sebagai pelaksana program mempunyai posisi tawar yang cukup tinggi dibandingkan dengan kelompok kepentingan di level implementasi kebijakan ini, terutama pada aspek legal formal dan pola relasi kuasa. Jadi, secara keseluruhan implementasi kebijakan publik ini dapat dikatakan berhasil. Dan secara tidak disengaja pula, implementasi kebijakan publik ini mencirikan konsep “waterfront city development”, yaitu sebuah proses (dari hasil) pembangunan yang mempunyai kontak visual dan fisik dengan air. Kata Kunci : “Content of Policy”, “Context of Implementation”, “Waterfront City Development”

Kata Kunci : Kebijakan Publik