Evaluasi Implementasi Kebijakan PKH(Program Keluarga Harapan) :Studi kasus Kebijakan PKH di Desa Tepus, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta

SOLEKHATI, Lusan, Mashuri Moschab

2014 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

ABSTRAK Pemerintah Indonesia mempunyai beberapa program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya adalah PKH (Program Keluarga Harapan). PKH merupakan salah satu program Conditional Cash Transfer yang mana program ini memberikan bantuan dana kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Tidak semua RTSM bisa menjadi peserta, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Hanya keluarga yang mempunyai ibu hamil dan/atau terdapat anak yang berusia 0-15 tahun yang dapat mengaksesnya. Adapun bantuan dana yang diberikan berorientasi kepada kemapanan untuk memenuhi kewajibannya dibidang pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana efektifnya implementasi PKH di Desa Tepus untuk memproteksi masyarakat miskin. Intrumen yang digunakan untuk mengevaluasi PKH adalah sebagaimana yang dikatakan Christopher Hood, setidaknya terdapat 4 (empat) faktor atau instrumen yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan dengan baik, yakni; nodality, authority, treasure, dan organization. Faktor nodality mencakup isi kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan respon dari sasaran kebijakan. Faktor authority mencakup kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana kebijakan.Faktor treasure mencakup pemanfaatan jasa pendamping dalam mendampingi keluarga sangat miskin. Dan faktor organization mencakup karakteristik dari lembaga pelaksana PKH. Desain implementasi PKH sudah terbukti berhasil untuk melindungi keluarga miskin, namun terdapat beberapa kendala ketika program ini diterapkan di desa Tepus. Misalnya beberapa wilayah desa Tepus yang terletak jauh dari akses pendidikan dan kesehatan. Sehingga meskipun akses tersebut sudah dijamin bebas biaya, RTSM menjadi kesulitan dalam memperoleh akses tersebut. Pendamping juga belum melaksanakan beberapa fungsi vitalnya yaitu meyadarkan RTSM akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Yang mana ini menjadi faktor kunci agar tujuan PKh berkesinambungan. Kata Kunci: PKH, evaluasi implementasi, instrumen kebijakan

Kata Kunci : Kebijakan Publik