Aborsi dan Kebijakan Populasi Nasional Jepang

NISRINA, Syifa, Ririn Tri Nurhayati

2014 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

KESIMPULAN Jepang telah menghadapi dua dilema masalahkependudukan sejak Perang Dunia II. Yang pertama adalah peningkatan populasi yang sangat cepat (population boom) setelah perang. Yang kedua adalah penurunan tingkat kesuburan (declining fertility) dan penuaan populasi (population aging) yang sangat cepat saat ini. Pemerintah berusaha mengendalikan kedua situasi tersebut melalui kebijakan populasi nasional. Masalah fertilitas seringkali hanya dipandang sebagai masalah demografi, sehingga upaya yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk mencapai sasaran kuantitatif. Hal ini terlihat jelas dari target atau sasaran awal kebijakan populasi nasional melalui legalisasi aborsi untuk mengurangi angka kelahiran. Dari sisi kuantitatif, legalisasi aborsi memang tidak perlu diragukan lagi keberhasilannya. Indikasi keberhasilan tersebut terlihat sangat jelas dengan penurunan angka kelahiran yang mendukung terciptanya stabilitas dalam kehidupan masyarakat Jepang dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Namun, pemecahan masalah kependudukan dengan pengendalian kelahiran saja tidak menjamin bahwa hasilnya secara otomatis akan meningkatkan kualitas hidup penduduk yang bersangkutan atau generasi yang akan datang, sehingga legalisasi aborsi dapat dikatakan gagal mencapai tujuannya sebagai kebijakan populasi nasional, karena saat ini pemerintah tidak dapat mengontrol tingkat pertumbuhan populasi penduduk Jepang, sehingga penurunan angka kelahiran dan tingkat kesuburan Jepang terus berlanjut hingga berada di bawah replacement level dan menimbulkan krisis demografis.Jadi, meskipun dari sisi kuantitatif aborsi telah menunjukkan hasil yang berarti, namun hingga kini masalah aborsi masih meninggalkan banyak persoalan, terutama terkait dengan masalah mengenai kehamilan yang tidak dikehendaki. Karena adanya internalisasi norma keluarga kecil di Jepang, saat ini kebanyakan wanita memilih untuk memiliki jumlah anak yang sedikit, atau bahkan tidak memiliki anak sama sekali, sehingga setiap kehamilan besar kemungkinannya adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam kasus kehamilan yang tidak diinginkan ini, solusi yang sering muncul adalah aborsi. Jadi, dapat dikatakan bahwa legalnya tindakan aborsi berkontribusi terhadap penurunan tingkat kelahiran di Jepang. Respon terhadap masalah ini sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah Jepang dengan mengubah Eugenic Protection Law 1948 menjadi The Maternal

Kata Kunci : Aborsi-Jepang