Implementasi Kebijakan PHBM di KPH Blora : Wajah Baru Dominasi Pengelolaan Hutan
PRATIWI, Endah Arum, Haryanto
2014 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)INTISARI Kajian ini mengenai implementasi kebijakan PHBM di KPH Blora. Sudah 12 tahun lebih implementasi ini dijalankan tetapi belum menampakkan hasilnya. Oleh karenanya, hasil implementasi perlu ditinjau kembali dengan mengembalikan pada isi kebijakan dan melihat konteks kebijakan. Dalam teorinya mengatakan bahwa kebijakan merupakan hasil dominasi kepentingan para pemegang kebijakan. Dalam dominasi kebijakan selalu ada subjek dan objek kebijakan. Perhutani merupakan subjek utama dalam pengelolaan hutan di Jawa. Tahun 2001, Perhutani mengeluarkan kebijakan PHBM yang semangatnya jiwa berbagi dan mengajak pihak multiaktor. Pada dasarnya kebijakan ini mencoba menjadi jembatan terbukanya akses masyarakat desa hutan (MDH) masuk ke pengelolaan hutan. Kajian ini melihat apakah gaya pengelolaan Perhutani yang sentralistik dan tentu saja dominasi masih terbawa di implementasi kebijakan PHBM. Perhutani kemudian menyusun instrumen dominasi untuk mengamankan kepentingannya. Proses terjadinya dominasi sudah dimulai ketika pembuatan kebijakan pun sampai ke implementasi dominasi ini masih menyelimuti. Terdapat tiga titik poin dalam dominasi Perhutani, yaitu dominasi kepentingan, dominasi lahan, dan dominasi lembaga. Ketiganya membuat alur dominasi yang mengikuti petunjuk Perhutani. Pada akhirnya dominasi tersebut tidak membawa masyarakat desa hutan mencapai kesejateraan dan kelestarian hutan sebagai tujuan kebijakan. Masyarakat desa hutan memiliki ruang terbatas untuk mengartikulasikan kepentingannya. Dominasi menciptakan ketergantungan karena Perhutani memang berkuasa penuh atas lahan yang dimanfaatkan masyarakat. Pengelolaan hutan tetap saja menggunakan gaya yang sama meskipun sudah berniat untuk mengubah diri. Dominasi tetap terjadi dalam kebijakan yang berslogan jiwa berbagi. (kata kunci : implementasi, Perhutani, dominasi, MDH)
Kata Kunci : Kehutanan