Bias Kebijakan Relokasi Darurat Pasar Kliwon Utara Temanggung : (Studi tentang Arti Penting Pemahaman Konteks Pedagang Bagi Policy Makers

NINGTYAS, Dwiken Irma, Purwo Santoso

2013 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

ABSTRAKSI Studi tentang pemahaman konteks kebijakan dan proses formulasi kebijakanpublik selalu menarik untuk dipahami lebih jauh. Proses formulasi kebijakan dalam kebijakan relokasi pedagang ke pasar darurat Temanggung menjadi menarik untuk diteliti karena meskipun referensi mengenai isu kebijakan publik melimpah, belum banyak yang melihat bias yang terjadi dalam pemahaman konteks kebijakan oleh policy maker.Apalagi konteksnya adalah konteks relokasi yang sifatnya darurat.Terabaikannya konteks pedagang dalam proses formulasi kebijakan mengakibatkan tidak kontekstualnya kebijakan yang dihasilkan. Studi ini ingin mengkaji tentang bagaimana tindakan yang tepat dalam memahami dan merespon dinamika formulasi kebijakandengan fokus mengenai pemahaman policy maker tentang konteks pedagang. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus, peneliti melakukan penggalian data dengan wawancara terhadap beberapa narasumber serta melakukan studi pustaka yang dibutuhkan. Dalam kasus ini, karena policy maker terlalu peduli terhadap konteksnya sendiri, tidak terjadi kesesuaian antara 2 konteks yang ada, yakni konteks birokrasi dan konteks pedagang. Dari sini didapatkan temuan bahwa kekuatan teori birokrasi yang sangat kental ditarik sebagai referensi dalam pengajaran pemahaman kebijakan publik menjadi salah satu alasan mengapa policy maker gagal memahami konteks pedagang.Pemaknaan formulasi kebijakan yang sangat berwawasan birokratis mengakibatkan proses formulasi kebijakan sangat berorientasi pada kepatuhan terhadap otoritas sehingga konsep partisipasi yang dimunculkan sebagai upaya memahami konteks pedagang tidak dapat diaplikasikan dengan maksimal. Apalagi teorisasi mengenai kebijakan publik diantara para stakeholder sudah berbeda sejak awal.Dengan asumsi bahwa kebijakan publik selama ini ternyata bertolak dari pijakan teorisasi yang beragam, beragam pula masalah, tujuan dan solusi yang dibayangkan masing-masing stakeholder. Peneliti menemukan bahwa partisipasi sangat sulit dijabarkan dalam praktek birokrasi. Konsep partisipasi yang dijalankan dalam formulasi kebijakan akhirnya hanya menjadi ritus kosong tanpa kelanjutan dalam keputusan 2 kebijakan. Akibatnya ada pertarungan dua makna pasar yang hendak ditata dalam kebijakan penataan ini yang mewakili masing-masing konteks. Dari sanalah didapatkan jawaban sejauhmana konteks pedagang dipahami dan direspon oleh pemerintah dan mengapa konteks kebijakan tidak menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan formulasi kebijakan penataan pasar. Oleh karenanya policy maker sejak awal harus memperhatikan mix sense-nya kedua konteks yang ada. Dengan demikian partisipasi tak hanya menjadi ritus kosong belaka melainkan menjadi kunci tercapainya kebijakan yang lebih kontekstual. (Kata kunci: policy maker, formulasi kebijakan, konteks pedagang, birokrasi, partisipasi, makna pasar)

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah