Pengelolaan Pelayanan Transportasi Publik::(Studi kasus Pengelolaan Trans Jogya).

LESMANA, Satya, Longgina Novadona Bayo

2013 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Abstraksi Trans Jogja merupakan solusi yang dipilih oleh pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatasi permasalahan pelayanan transportasi publik di wilayah Yogyakarta. Pelayanan transportasi publik ini menerapkan model New Public Management dalam pengelolaannya, program Trans Jogja diimplementasikan oleh PT. Jogja Tugu Trans sebagai operator dibawah kontrol dan suport Dinas Perhubungan Propinsi Yogyakarta. Hadirnya model NPM dalam program Trans Jogja menciptakan urgensi untuk melihat proses pengelolaannya sekaligus dinamika relasi kuasa antar aktor dalam pengelolaan program tersebut. Untuk meneliti pengelolaan program Transjogja dan dinamika antar aktor yang berada di dalamnya, peneliti menggunakan metode studi kasus dalam penggalian data. Penggunaan metode studi kasus, dikarenakan fenomena ini merupakan peristiwa mutakhir yang bisa digali secara mendalam dengan studi mendalam terhadap program untuk mengetahui dinamika yang terjadi dalam pengelolaan program. Data primer untuk penggalian data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu pihak PT. JTT, Dinas Perhubungan Provinsi DIY, UPTD Transjogja dan Masyarakat pengguna jasa Transjogja. Wawancara dilakukan dengan teknik snowballing untuk mengurangi bias penelitian. Agar kevalidan data terjamin, data sekunder yang berasal dari dokumen penelitian, surat kabar, majalah dan pencarian data internet dipergunakan untuk memperkuat argumen yang diperoleh dari data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Trans Jogja merupakan solusi yang dipilih oleh Pemerintahan Provinsi Yogyakarta untuk menciptakan model transportasi perkotaan yang baik. Pemerintah dalam pengelolaan Trans Jogja menggunakan model NPM. Terdapat aktor swasta yaitu PT. Jogja Tugu Trans sebagai operator, UPTD Trans Jogja sebagai pelaksana teknis dibawah Dinas Perhubungan Provinsi Yogyakarta sebagai inisiator. Dalam relasi kuasanya, Dinas Perhubungan Provinsi Yogyakarta masih banyak mendominasi dalam berbagai aspek pengelolaan program. Hal tersebut membuat model NPM berjalan “tanggung” karena kinerja dalam pengelolaan program Trans Jogja masih menemui beberapa hambatan. Walaupun demikian kinerja kerjasama antara Pemerintahan Provinsi dan PT. JTT , sudah memenuhi persyaratan kerjasama Pemerintah dan Swasta yang baik. Hambatan muncul justru dari model manajemen pelayanan publik yaitu NPM, yang dinilai kurang memperhatikan konteks sosial dan politik di Yogyakarta. Faktor tersebut diperparah dengan adanya faktor internal dan eksternal, baik meliputi bagian manajemen organisasional, kontrak kerja, serta regulasi nasional sendiri yang perlu banyak evaluasi, namun masih menempuh jalan win-win solution yang dinilai main aman dan kurang mengambil resiko. ( Kata Kunci: New Public Management, pelayanan publik, transportasi, Trans

Kata Kunci : Sistem Transportasi